Dia menyoroti salah satunya Menteri BUMN Rini Soemarno. Sudah sejak lama PDIP menuntut Rini diganti, namun tak kunjung dikabulkan Jokowi. Kali ini, Hendrawan menggunakan rekomendasi Pansus Pelindo II sebagai alasan mendorong pencopotan Menteri Rini.
"Karena sudah ada rekomendasi Pansus Pelindo II yang disahkan paripurna. Menteri Rini ini menimbulkan pro dan kontra yang luas," kata Hendrawan saat dihubungi, Senin (21/3/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya itu kayak PMN. Nah, Komisi VI dan Komisi XI menolak Rini, bagaimana coba? Ini yang buat interpretasi beda-beda tapi tidak positif untuk negara," sebutnya.
Kemudian, sosok menteri yang disoroti dan layak diganti adalah yang sering membuat pernyataan gaduh ke publik.
"Ini kan lucu kayak pemusik sama konduktornya. Tapi gak nyatu. Ini jadi buat geleng-geleng kepala, ngelus dada jadinya," tuturnya.
Bila memang reshuffle jadi dilakukan, maka Jokowi diharapkan menempatkan sosok menteri sesuai kapasitasnya. Pertimbangan secara menyeluruh harus dilakukan agar tak salah menempatkan seseorang yang bukan kapasitasnya.
"Kami sebenarnya sudah melakukan evaluasi secara menyeluruh. Kami sudah ada catatan. Bukannya mengolok-olok Presiden, tapi jangan sampai orang ditempatkan tak sesuai komptensinya," tuturnya.
Hendrawan pun menceritakan bila awalnya sebelum pengumuman Kabinet Kerja, diperkirakan sejumlah menteri sudah cocok di pos masing-masing. Namun, pandangan PDIP dengan Jokowi tak sama.
"Misalnya Menteri Yuddy Chrisnandi menurut kami lebih tepat di Menristek Dikti, terus Siti Nurbaya lebih tepat di MenPANRB. Ignasius Jonan untuk Menteri BUMN. Perkiraannya kami begitu. Tapi, ternyata beda. Ya, kami hargai karena itu prerogatif Jokowi sebagai Presiden," sebutnya. (hty/tor)











































