Menlu Retno: Bali Process Harus Hasilkan Tindakan Nyata Atas Pencari Suaka

Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pertemuan tingkat menteri di Bali Process harus menghasilkan kesepakatan nyata. Bali Process harus berperan serta dalam memberantas perdagangan manusia, pencari suaka dan kejahatan transnasional.

"Mengenai masalah irregular migrants (pencari suaka), kenapa ada Bali Process? Bali Process itu adalah forum yang memang kita inisiasi bersama dengan Australia untuk kerjasama dengan negara-negara terutama effective countries dalam merespons situasi atau dalam merespons isu yang berkembang terkait dengan irregular migrants," kata Retno usai mengikuti pertemuan antara Menlu Australia Julie Bishop dengan Wapres Jusuf Kalla di kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakpus, Senin (23/3/2016).

Ada dua dokumen yang akan dihasilkan Bali Process yang dihelat di Nusa Dua, Bali pada 22-23 Maret yakni Co-Chair Statement dan Bali Process Ministrial Declaration. Negara-negara yang terlibat menjadi peserta diharapkan dapat menindaklanjuti kesepakatan yang dicapai nantinya.

"Dalam konteks kerja sama ini tidak hanya dapat dilakukan oleh satu atau dua negara, tetapi dilakukan antara negara asal kemudian negara transit seperti Indonesia. Ini sebenarnya posisi kita sebagai negara transit dan negara destinasi.  Oleh karena itu kalau kita mau menekankan isu irregular migrants berarti tiga kategori negara tersebut harus bekerja sama untuk menyelesaikan atau untuk merespons situasi yang muncul," papar Retno.

Dari data yang diperoleh Retno pada akhir pekan lalu, tercatat sebanyak 300 delegasi dan 23 pejabat setingkat menteri yang menyatakan akan menghadiri Bali Process. Posisi Indonesia sambungnya, mendorong dilakukannya konsultasi antara pejabat tinggi negara bila menghadapi situasi darurat terkait perdagangan manusia, penyelundupan manusia dan kejahatan transnasional.

"Di dalam Bali Process nanti ada satu inisiatif yang akan diusulkan oleh Indonesia misalnya mengenai masalah consultation mechanism antara co chairs pada saat ada emergency situation. Intinya Bali Process betul-betul harus dapat merespons apabila ada situasi emergency yang terjadi yang terkait dengan irregular migration," ujarnya. (fdn/rvk)