Birokrasi Masih Belum Dukung Program Kerja Kerja Kerja Presiden

Jakarta - Kritik soal reformasi birokrasi datang dari pengamat politik UGM Arie Sudjito. Dia menilai kinerja birokrasi saat ini belum maksimal mendukung kinerja Presiden Jokowi yang mencanangkan kerja kerja dan kerja

"Saya menilai bahwa program-program pembangunan dan percepatan nawacita mengalami hambatan karena antara visi besar nawacita dengan birokrasi belum connect," jelas Arie dalam pernyataannya, Senin (21/3/2016).

Menurut dia, harapan Jokowi untuk mengakselerasi program terhambat karena birokrasi kurang punya tenaga.

"Faktornya reformasi birokrasi nasional tidak berhasil. Sejauh ini reformasi birokrasi tidak masuk dalam pusaran utama ide pembaharuan dengan semangat kerja kerja kerja," jelas dia.

Arie menilai, sejumlah kementerian kurang berhasil mendorong birokrasi agar bergerak lebih cepat, bahkan belum nyambung dengan daerah.

"Jika kedepan Jokowi mau reshuffle maka agenda reformasi birokrasi perlu mendapatkan perhatian, jadi kementerian pemberdayaan apartur negara dan reformasi birokrasi diperlukan menteri yang kuat dan punya kemampuan aparat birokrasi yang memadai
sesuai cita-cita Jokowi," urai dia.

Arie menyarankan, Jokowi hendaknya memasang menteri yang menangani reformasi birokrasi yang kuat dan tangguh berani mendorong penataan birokrasi susuai nawacita.

"Ada 3 nama misalnya yang perlu diajak memikirkan itu misalnya Eko Prasojo (UI), Erwan Agus Purwanto (ahli kebijakan publik UGM) dan Adi Suryanto (kepala LAN). Bagaimanapun program-program kerja Jokowi perlu mendorong reformasi birokrasi itu secara efektif," lanjutnya.

Hal yang konkrit, sambung Arie, misalnya semangat birokrasi dalam pencegahan korupsi, profesionalitas, dan responsibiltas aparat dalam pelayanan publik kemampuan teknokrasi aparat yang peka pada partisipasi publik, kemampuan aparatur birokrasi yang mewadahi dalam menerjemahkan misi presiden dan seterusnya.

"Jangan sampai presiden setiap melihat masalah di lapangan ujung-ujungnya gara-gara birokrasi yang lamban karena kegagalan reformasi birokrasi. Revolusi mental harus dimulai dari mesin pelayanan publik yang direform. Untuk itu butuh menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang memiliki kemampuan dan keberanian dalam mengawal kebijakan dan pembangunan Presiden Jokowi," tutup dia. (dra/dra)