Arie mengatakan, perintah Presiden adalah prioritas utama demi mengoptimalkan penerimaan negara dari bea dan cukai. Untuk itu, perang terhadap penyelundupan merupakan kewajiban bagi semua pemangku kepentingan termasuk TNI, Polri dan Bea dan Cukai.
"Perintah Presiden sudah jelas dan lugas. Tidak ada kompromi terhadap praktik-praktik penyeludupan barang, hal yang berkaitan illegal fishing, juga masalah penyeludupan narkoba. Ini sudah jadi kebijakan negara, ini amanat," tegas Arie Soedewo kepada detikcom, Sabtu (19/3/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya sudah mengumpulkan jajaran Bakamla dan memberikan instruksi memperketat pengawasan dan melakukan penangkapan sebanyak mungkin," katanya.
Arie juga mengatakan, pihaknya ingin bertindak cepat menangani masalah ini. Ditegaskan Arie, siapapun yang melindungi masalah penyelundupan, harus ditindak tegas, bahkan aparat hukum sekalipun.
"Tidak usah banyak diskusi. Lapor ke saya kalau di lapangan berhadapan dengan beking-beking oknum birokrasi dan oknum aparat yang menyulitkan. Laporkan saya walaupun Jenderal. Saya yang akan samperin ke rumahnya jika perlu," kata mantan Asops Kepala Staf TNI AL itu.
"Saya merasa semangat. Karena Presiden sebagai atasan langsung saya, juga pemangku kepentingan yang lain seperti Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri dan Kasal, juga mendukung penuh saya untuk menggasak oknum aparat TNI dan Polri yang coba mengkhianati Republik dengan menjadi beking para tauke-tauke penyelundup ini," bebernya.
(jor/fjp)











































