Komisi IX DPR Minta Jokowi Tunda Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Jakarta - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres Nomor 19 Tahun 2016 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Komisi IX DPR RI yang menangani masalah kesehatan meminta agar Presiden Jokowi menunda kenaikan iuran tersebut.

Ketua Komisi IX Dede Yusuf mengatakan, pihaknya telah membuat Panitia Kerja (Panja) terkait BPJS Kesehatan yang telah berjalan selama dua bulan. Rencananya, hasil kerja Panja tersebut akan dilaporkan ke pemerintah sebagai bahan pertimbangan.

"Kami Komisi IX sudah melakukan Panja BPJS Kesehatan. Harapan kami Perpres Nomor 19 jangan dinaikkan bulan April. Nanti panja akan menjelaskan ini loh yang harus dilakukan. Kami meminta pemerintah tunda dulu kenaikan iuran BPJS Kesehatan," ujar Dede Yusuf dalam diskusi Polemik Sindo FM: BPJS Antara Sehat dan Sengsara di Restoran Warung Daun Cikini, Jakart Pusat, Sabtu (19/3/2016).

Dede mengatakan, BPJS merupakan sebuah program yang baik yang harus didukung. Namun sayangnya, manajemen badan ini dinilainya memang perlu dibenahi.

"Sebetulnya kita ini sangay mencintai BPJS, karena BPJS produk hukum yang paling baik untuk pelayanan publik. Jadi jangan membakar program BPJSnya hanya karena manajemen yang buruk. Kita perbaiki pelayanannya, aturan mainnya, sehingga ketika orang melihat pelayanan yang baik maka orang akan berterimakasih kepada BPJS," kata Dede.

"Konteks ini saya yakin ke depan pemerintah juga harus berpikir preventi, jangan kuratif. Artinya pemerintah harus mendorong agar distribusi pasien bisa diselesaikan mulai dari tingkat desa, jangan semua orang berbondong-bondong ke rumah sakit. Anggaran sudah kita tambahkan, tinggal pemerintah menjalankan," jelas Dede.

(jor/rvk)