Ini 2 Poin Penting di UU Penyandang Disabilitas yang Disahkan DPR

Jakarta - DPR mengesahkan RUU Penyandang Disabilitas menjadi UU di penutupan masa sidang III 2015/2016. UU yang sudah dibahas cukup lama dengan pemerintah ini memiliki dua poin penting yang menjadi perhatian.

Ketua Komisi VIII DPR Saleh Daulay mengatakan bahwa dua poin penting itu adalah yang pertama pemberian insentif kepada perusahaan atau badan usaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Sementara yang kedua ialah aturan tentang pembentukan KND (Komite Nasional Disabilitas).

"KND ini sangat diperlukan terutama jika lembaga ini dimanfaatkan untuk mengawal kinerja pemerintah. Kami tahu bahwa penyandang disabilitas tidak puas dengan Kemensos yang menjadi leading sector implementasi UU ini. Namun dengan adanya KND, setidaknya dapat mengawal dan mengawasi kinerja Kemensos dalam pengimplementasian UU ini," kata Saleh dalam keterangannya, Sabtu (19/3/2016).

Saleh mengatakan bahwa UU itu juga tidak sempurna. Masih ada aspirasi warga yang belum diakomodir dalam UU.

"Dengan pengesahan tersebut, hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara diharapkan dapat ditunaikan oleh negara sebagaimana mestinya. Ini adalah momentum penghapusan setiap tindakan marginalisasi kepada kaum difabel," ungkap politikus PAN ini.

Setelah UU Penyandang Disabilitas disahkan, langkah berikutnya ialah merumuskan aturan peraturan lain yang menjadi turunan. Diperkirakan ada 11 peraturan pemerintah yang perlu disusun.

UU Penyandang Disabilitas disahkan pada Kamis (17/3). Pada masa sidang ini, DPR total mengesahkan 6 UU. (imk/imk)