Kepala KSP: Pemerintah Daerah Jangan Telat Lapor Bila Ada Titik Api!

Jakarta - Pemerintah benar-benar tidak ingin kejadian bencana kebakaran lahan yang berlarut-larut terulang. Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mewanti-wanti agar kepala daerah bisa cepat melaporkan bila menemukan adanya titik api.

"Beberapa tempat titik-titik api sudah bermunculan. Pemerintah sudah mengantisipasi dengan rapat-rapat dengan kementerian dan daerah untuk segera memadamkan sejak dini. Kesalahan pada tahun lalu yaitu pemerintah daerah terlambat melaporkan ke pemerintah pusat, sehingga kami tidak bisa mengantisipasi. Harapan kita daerah jangan dulu menunggu kebakaran masif, kalau sudah terjadi titik api, segera kita koordinasi," kata Teten di Kantor Staf Presiden (KSP), Gedung Bina Graha, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (18/3/2016).

Pemerintah pun sudah mengantisipasi agar kebakaran lahan yang berlarut-larut tidak lagi terulang. Pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) menjadi salah satu bentuk usaha pemerintah.

"Pertama pemerintah sudah membentuk Badan Restorasi Gambut, ada 2 juta hektare lahan gambut yang akan direstorasi, kebanyakan di lahan perkebunan. Ini yang kanal-kanal terlanjur dibikin, ini bagian yang akan direstorasi, ini kan baru," jelas Teten.

Namun, Teten mengakui bahwa BRG sebagai lembaga baru belum memiliki dana untuk bekerja. Meskipun demikian, beberapa pos dana di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa digunakan oleh BRG.

"Iya ini kan baru, baru tahap institusi building dan staffing, kalau anggaran baru masuk anggaran yang akan datang. Tapi ada sumber-sumber dana dari Kementerian Kehutanan dan ada sumber-sumber dana internasional yang bisa digunakan. Anggaran di BNPB untuk kebakaran lahan masih bisa, asalkan jangan terlambat," tegas dia. (Hbb/bag)