Komnas HAM Surati Barack Obama Soal Kasus '65, ini Isinya

"Surat ini sudah saya sampaikan ke Menko Polhukam (Luhut Pandjaitan)," ucap Ketua Komnas HAM Nur Kholis usai rapat di Kemenko Polhukam Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, Kamis (17/3/2016).

Nur Kholis mengungkapkan, surat itu dilayangkan Komnas HAM kepada Obama atas permintaan korban peristiwa 1965-1966. Dokumen itu dianggap cukup penting untuk menentukan kelanjutan pengusutan kasus pelanggaran HAM berat ini.

"Kegunaannya kita pikirkan nanti untuk apa, tapi yang jelas ini kan atas permintaan korban untuk kita berkirim surat ke Presiden Obama," ujarnya.

"Ini kan dokumen lama di AS. Sudah boleh, sudah lewat kan retensinya. Mungkin kalau menyangkut negara lain perlu ada surat resmi lah," imbuh Nur Kholis.

Soal kemungkinan penyelesaian kasus '65 yang kini masih dalam tahap penyelidikan di Kejaksaan Agung, Nur Kholis secara pribadi berharap dapat diselesaikan melalui rekonsiliasi atau non yudisial.

"Kan tergantung nanti nih apakah '65 rekonsiliasi atau penegakan hukum. Kalau pun nanti pilihannya rekonsiliasi, saya sendiri cenderung ke sana. Nanti dokumen (dari AS) tetap penting, makin lengkap bahan makin baik," ucapnya.

Surat dari Komnas HAM untuk Obama itu ditunjukkan Nur Kholis kepada wartawan di Kemenko Polhukam, tapi Nur Kholis menolak untuk dilihat detail materi dalam surat tersebut.




Surat itu terdiri dari dua lembar dengan kop resmi Komnas HAM RI. Surat tertanggal 25 Februari 2015 itu bernomor 019/TUA/II/2016. Berikut penggalan surat tersebut:

President Barrack Obama
The White House
Washington, DC

Dear Mr. President,

I'm writing to you on behalf of the Indonesian National Commission on Human Rights, which at the moment working on the settlement of past human right abuses. As you may be aware the Indonesian government has a commitment to settle past human rights abuses including the tragedy of 1965-1966 through the best way which is establishing truth and reconciliation commission. The guarantee of the right to truth requires data and information from any credible sources.

With regard to the past human rights abuses stated above, Komnas HAM is receiving a letter from stakeholders that consider to the data and information access related to the situation in Indonesia 1965-1966. The data access would assist in establishing truth and a reconciliation and consensus process in Indonesia, and encourage the Indonesian government to settle past human rights abuses.

We are now waiting to request that your administration may release all US government files relating to the political violence that occurred in Indonesia from September 1965 through 1966 directed at supposed "communists", in which hundreds of thousands and possibly over one million Indonesians were killed. As you know, the mass killings and related political repression in Indonesia in 1965-1966 has received newfound attention both domestically and internationally, with the release of two films the act of killing and the look of silence, the first of which was nominated for an Oscar award in 2014 and the second of which was nominated this year. It has been well documented by US and Indonesian historians that US government personnel were in contact and appear to have collaborated with Indonesian government officials and personnel, and their agents, to identify "suspected communists" who were then subsequently killed.

We believed that release of such information can held assistant in encouraging reconciliation and consensus within Indonesia, and invigorating efforts by the current government to create a special commission to focus on the events of 1965-1966.