Acara yang akan diselenggarakan di Hotel Gumaya, Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 21-22 Maret 2016 ini menitikberatkan keamanan maritim di kawasan regional. Selain itu akan diadakan juga pelatihan mengenai MSDE ini.
"Sejak tahun 2010 kegiatan workshop dengan tajuk MSDE ini mulai mengundang negara-negara lain untuk menjadi peserta pada kegiatan tersebut. Awal mulanya hanya mengundang 11 negara namun sejak 2012 berhasil mengundang 22 negara," kata Kasubdit Harmonisasi Kebijakan Dwi Kardono di Kantor Bakamla, Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (17/3/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu menurut Direktur Strategi Bakamla FFJ Mirah, peserta yang diundang antara lain Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, China, Filipina, India, Jepang, Hong Kong, Indonesia, Kamboja, dan Korea Selatan. Lalu ada Laos, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, Maladewa, Papua Nugini, dan Timor Leste.
"Acara akan dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo. Kemudian nantinya kami akan mengajak para peserta untuk meninjau pelabuhan di Semarang. Kita akan menunjukan potensi ekonomi maritim kita kepada mereka. Seperti sumber daya di laut kita. Yah yang berhubunganlah dengan potensi-potensi Indonesia di lautan. Akan ada city tour juga untuk mereka," ucap Direktur Strategi Bakamla FFJ Mirah.
Pembahasan juga akan berhubungan dengan peran Kementerian Luar Negeri dalam mengaktualisasikan diplomasi maritim. "Bagaimana tingkat stabilitas keamanan maritim di tingkat kawasan yang diselenggarakan dengan mengedepankan kepentingan nasional di bidang kedaulatan, dan penanganan keselamatan di laut," imbuh Mirah.
Diharapkan akhir dari penyelenggaraan MSDE ketujuh ini, negara-negara peserta bisa memahami posisi kebijakan luar negeri terkait bidang keamanan maritim dan mekanisme aktualisasi kebijakan luar negeri. MSDE juga merupakan ajang kumpulnya para perwira keamanan laut dari negara-negara di kawasan.
"Dapat memperkuat kerja sama operasional SAR antar peserta dan memperkuat kerja sama operasional penanganan perompakan antar negara peserta sebagai representasi perwakilan negara di kawasan," ujar Kabag Humas dan Protokol Bakamla Waryoto. (yds/fdn)











































