Salah satunya adalah Elvya Zulaeha yang mengirim testimoni kepada detikcom tentang pengalamannya mengikuti seleksi pendamping dana desa. Pada saat rekrut pendamping dana desa pada tahun 2015 lalu, Elvya mengirim surat lamaran ke Satker PMD Sumsel.
"Sebelumnya saya melihat kualifikasi yang diinginkan, dan ternyata saya bisa memenuhi kualifikasi. Saya melamar sebagai tenaga ahli pengembangan ekonomi desa, pendidikan saya S1 ekonomi akuntansi, pengalaman kerja saya waktu itu 19 tahun, di mana 4 tahun terakhir saya bergabung di PNPM Mandiri pedesaan, usia saya masih jauh dari batas maksimal," kata Elvya dalam surat elektronik kepada detikcom, Kamis (17/3/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya tidak tahu masalahnya. Dan menurut info dari teman-teman malah yang lulus banyak yang belum ada pengalaman pemberdayaan. Berarti satu syarat tidak terpenuhi oleh mereka. Tapi bisa lulus seleksi administrasi dan bisa diterima. Saya hanya ingin tahu mengapa bisa terjadi seperti itu. Mohon penjelasannya," kata Elvya.
Cerita lain disampaikan Birrul Walidain. Birrul yang mendaftarkan diri sebagai pendamping dana desa sebenarnya diterima, tapi dia 'dilempar' ke daerah lain.
"Saya peserta lolos pendamping desa Jateng 2015, tapi mundur karena soal jarak, memang sudah ditekankan di awal untuk penempatan mungkin luar wilayah, tapi kan untuk pendamping desa diharapkan mengetahui karakter keunikan desa, ya berharap bisa dampingi desa sendiri tidak bisa, masih pengin sih jadi pada daerah kelahiran, semoga jadi pertimbangan," katanya.
Masih banyak kisah lain. Pembaca detikcom bernama Harman mengungkap adanya pendamping dana desa di Kecamatan Tambak yang rangkap jabatan. Ada pendamping lokal yang rangkap jabatan sebagai guru bersertifikasi. Selain itu, Ahmad Junaidi yang punya pengalaman sebagai fasilitator PNPM Mandiri juga mengungkap kekecewaan terhadap pernyataan Mendes Marwan Jafar yang mengatakan bahwa PNPM sudah selesai.
"Kami eks PNPM bukan bagian dari politik suatu rezim walaupun lahirnya dari suatu rezim, kami mengabdi pada pemberdayaan masyarakat adalah pilihan hidup bukan pilihan politik. Jika kami terimbas oleh politik balas dendam maka lebih baik tidak usah ada pesta demokrasi untuk memilih presiden," protes Junaidi.
Sebelumnya Menteri Desa Marwan Jafar telah bicara panjang lebar soal isu politisasi sampai keluhan soal seleksi pendamping dana desa yang tidak transparan. Marwan menampik semua tudingan mirin dan menegaskan seleksi pendamping dana desa transparan dan berkeadilan. Marwan juga mengungkap program PNPM Mandiri telah selesai bersamaan berakhirnya pemerintahan SBY sehingga saat ini yang berjalan adalah program baru sehingga pendampingnya pun dilakukan seleksi ulang.
Jika anda punya pengalaman kurang menyenangkan dalam seleksi pendamping dana desa, silakan bagikan permasalahan anda lewat email masalahsolusi@detik.com untuk bersama-sama mencari solusinya. Jangan lupa sertakan nomor kontak untuk kami hubungi.
(van/nrl)











































