Bantah Politisasi, Menteri Desa Beberkan Tahap Seleksi Pendamping Dana Desa

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Rabu, 16 Mar 2016 16:31 WIB
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar menampik tudingan adanya politisasi rekrutmen pendamping dana desa. Marwan mengklaim proses seleksi transparan dan berkeadilan.

"Saya tegaskan Kemendes tugasnya membuat panduan aturan administrasi, contoh untuk jadi pendamping dana desa umur sekian sampai sekian, pengalaman sekian tahun, pendidikan paling rendah SMA, itu kita bikin," kata Marwan mengawali penjelasan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Jl Raya Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (16/3/2016).

Marwan memaparkan tahapan seleksi berikutnya. Dia mengklaim semua tahapan seleksi berlangsung transparan dan akuntabel.

"Penyelenggara seleksi provinsi harus mengumumkan selama 7 hari di  media massa lokal di website. Banyak aturan main kita buat termasuk nanti ketika seleksi untuk masing-masing pendamping," katanya.

"Nah proses seleksi dibagi tiga tahapan, seleksi administrasi, tulis, wawancara. Semua bisa dilacak sehingga masing-masing pihak hasil proses seleksi bisa ketahuan. Untuk yang dilaporkan Ombudsman akan mudah ketahuan, ada yang misalnya lolos dikontrak padahal umur lebih ketentuan, dengan mudah dicoret dan ditelisik siapa melakukan kesalahan," kata eks Ketua FPKB DPR RI ini.

Lalu bagaimana dengan surat dari Forum Pendamping Profesional Desa yang mengkhawatirkan adanya pemutusan kontrak 12.000 pendamping desa yang sebagian besar berasal dari eks fasilitator PNPM Mandiri?

"Kesalahannya begini, ketika kementerian berdiri itu program PNPM telah berakhir tahun 2014. Sudah selesai, bagaimana diberitakan kami menghentikan ini. Program PNPM Mandiri secara formal telah selesai tahun 2014, kami justru berbaik hati menggunakan eks PNPM itu diaktifkan sampai bulan Juli 2015, sampai kemudian kami melakukan seleksi tadi," kata Marwan.

Meski banyak laporan kurang baik diterima Komisi V DPR yang juga bersiap membentuk Panja Dana Desa, Marwan menjamin proses seleksi ulang itu berkeadilan.

"Sekarang ketika ada proses seleksi betul-betul adil semua, termasuk eks PNPM yang hendak ikut kembali dipersilakan. Bahkan mereka mungkin diuntungkan dengan pengalaman, dari poin itu bisa selesai. Jadi ini tidak ada menghentikan  tapi sudah berakhir lama, sekarang pemerintah baru dengan program baru ya wajarlah. Jadi PNPM itu dimulai 2007 zaman Pak SBY dan berakhir 2014 begitu UU Desa dibentuk mereka sudah selesai, jangan dibalik-balik," tegasnya.

Komisi V DPR mencatat banyak sekali keluhan masyarakat seputar seleksi pendamping dana desa. Komisi V juga berencana membentuk Panja Dana Desa. Jika anda punya pengalaman kurang menyenangkan dalam seleksi pendamping dana desa, silakan bagikan permasalahan anda lewat email masalahsolusi@detik.com untuk bersama-sama mencari solusinya. Jangan lupa sertakan nomor kontak untuk kami hubungi. (van/nrl)