Banyak Rakyat Miskin, DKI Minta Sistem Jaminan Kesehatan Sendiri

Jakarta - Ibukota Indonesia punya banyak rakyat miskin? Percaya tidak percaya, itulah alasan DKI Jakarta untuk minta Sistem Jaminan Kesehatan sendiri."Beberapa daerah meminta agar melaksanakan Sistem Jaminan Kesehatan sendiri. Daerah-daerah tersebut antara lain DKI Jakarta, Sumedang, Yogyakarta, dan Banten," kata Menkes Siti Fadilah Supari dalam jumpa pers di Depkes jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/3/2005).Dijelaskan dia, permintaan daerah-daerah tersebut diajukan dengan pertimbangan jumlah rakyat miskinnya lebih besar dibandingkan kuota yang diberikan pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS)."Semua Bapel (Badan Pelaksana) yang ada di daerah selalu memiliki dalih bahwa jumlah rakyat miskinnya lebih besar dari kuota yang diberikan pemerintah saat ini," tukas Siti.Namun dia mempertimbangkan perlunya akuntabilitas dan audit terhadap pelaksanaan sistem tersebut. Sebab terdapat kejanggalan yang terjadi di beberapa daerah yang menyatakan jumlah rakyat miskinnya lebih besar dibandingkan kuota pemerintah, namun setelah dilakukan verifikasi di lapangan, perbedaannya ternyata tidak sebesar yang dikatakan."Pengalaman kami di Gorontalo, di sana juga ada peningkatan data jumlah rakyat miskin hingga 59 persen. Tapi ternyata setelah diklarifikasi hanya 30 persen. Hal tersebut fenomena biasa yang ditemukan pada daerah-daerah yang tadinya terdapat Bapel," ungkap Siti.Namun saat ini, lanjut dia, Gorontalo sepakat untuk mengikuti Sistem Jaminan Kesehatan yang menyeluruh atau nasional, sesuai yang ditetapkan pemerintah melalui program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPKMM)."Dalam program tersebut pemerintah menunjuk PT Askes (Asuransi Kesehatan) sebagai penyelenggara, untuk bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan dan peningkatan pemeliharaan kesehatan penduduk," papar Siti. (sss/)