Komnas HAM: Aduan Terkait Sengketa Pertanahan Melonjak

Jakarta - Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) hari ini meluncurkan buku tentang Inkuiri Nasional. Buku ini membahas mengenai dorongan masyarakat dalam perlindungan hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan.

Menurut Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat, konflik yang melibatkan masyarakat hukum adat memiliki intensitas yang tinggi dan cenderung tak terselesaikan. Hal itu terkait dengan kawasan hutan yang diklaim sebagai hutan negara.

"Komnas HAM mencatat sekitar 20 persen dari seluruh pengaduan yang diterima adalah soal sengketa pertanahan," kata Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat dalam acara Talkshow Peluncuran Buku Inkuiri Nasional Komnas HAM RI di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/3/2016).

"Pada tahun 2012 terdapat 1.123 berkas pengaduan kategori agraria lalu meningkat menjadi 1.213 tahun 2013, dan melonjak hingga 2.483 berkas pengaduan di tahun 2014," lanjutnya.

Potensi konflik agraria tambah Imdadun akan terus meningkat terutama ketika memperhatikan data Kementerian Kehutanan dan BPS tahun 2007 dan 2009.

"Menunjukan 31.957 desa ternyata berada di dalam dan sekitar kawasan hutan yang diklaim sebagai hutan negara. Dan sekitar 71,06% dari desa-desa tersebut menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan," ucap Imdadun. (yds/dra)