Ketua DPD: Seleksi Pendamping Dana Desa Harus Transparan dan Akuntabel

Jakarta - Program dana desa jadi sorotan karena ada keluhan ribuan pendamping dana desa yang terancam diputus kontrak Pendamping dana desa yang terancam diputus kontrak adalah pendamping dana desa yang berasal dari fasilitator eks PNPM yang akan mengikuti seleksi ulang.

Forum Pendamping Profesional Desa kemudian menyampaikan persoalan ini dengan mengirim surat ke berbagai pihak. Salah satunya kepada Ketua DPD Irman Gusman. Saat dikonfirmasi, Irman membenarkan sudah menerima surat ini. Namun, belum dibaca secara detail.

"Jadi, begini kemarin saya itu abis melayat almarhum Sulistiyo. Tadi, habis pelantikan Kepala BNPT, Bakamla. Nanti saya cek lagi suratnya. Tapi, begini sekilas agar persoalan pendamping dana desa ini harus transparan, rekrutmennya akuntabel. Dan, itu harus berlaku adil. Jangan diskriminatif," kata Irman saat dihubungi, Rabu (16/3/2016).

Irman menambahkan dana desa ini harus serius dalam pengawasannya karena jumlah anggarannya yang sangat besar. Untuk tahun ini menurutnya lebih besar dibandingkan tahun lalu.

"Yang saya tahu besar itu dibanding tahun lalu. Lebih dari Rp 40 triliun, dan ini butuh pengawasan yang lebih ketat," sebut senator asal Sumatera Barat itu.

Dia berharap Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang punya kewenangan bisa melakukan pengawasan secara terbuka. Persoalan ini jangan sampai ada dugaan potensi yang tak transparan.

"Jadi, harapan agar proses terbuka, transparan, adil dan bertanggungjawab. Kalau ada dugaan penyalahgunaan, ada tak transparansi, maka harus diluruskan," tuturnya.

(hat/van)