Anggaran Pilkada Serentak Akan Dibebankan Pada Daerah

Jakarta - Masalah anggaran Pilkada serentak dibahas dalam rapat terbatas Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan sejumlah menteri di Kantor Presiden. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, yang terpenting soal anggaran Pilkada tersebut adalah bagaimana cara daerah menanganinya.

"Poin penting lagi soal anggaran, kita kedepankan daerah. Kalau daerah bisa me-manage dengan baik, kemarin 269 bisa tercukupi nanti Menteri Keuangan di parlemen bisa menjelaskan pos-pos mana yang memungkinkan khususnya keamanan," ujar Tjahjo Kumolo di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2016).

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menegaskan, anggaran Pilkada serentak itu akan berasal dari APBD.

"Penyelenggaraan pilkada kan sifatnya di daerah, dan di daerah sudah mengganggarkan. Tadi, Pak Presiden juga dari arahannya sudah meyakinkan bahwa APBD juga harus menyiapkan anggarannya, karena itu kan pesta demokrasi di masing-masing daerah," jelas Mardiasmo di Kantor Presiden.

Untuk itu, lanjut Mardiasmo, Presiden Jokowi memberikan arahan agar dana untuk Pilkada serentak tersebut bisa segera dianggarkan.

"Tadi Pak Presiden dalam arahannya supaya APBD dipastikan oleh Kementerian Dalam Negeri terutama bahwa pos belanja untuk penyelenggaraan pilkada itu sudah dianggarkan. Terutama pada daerah yang (gubernur/bupati/walikota) sudah dua kali. Jadi, kan tidak maju lagi gitu loh. Takutnya kalau tidak maju lagi ya agak kurang (penganggarannya), akan agak kurang," jelas Mardiasmo.

Lalu, bagaimana cara pemantauan dana Pilkada ini?

"Itu akan dilihat daerah-daerah yang tadi, dan riskan itu untuk daerah yang sudah dua kali. Kemendagri yang akan mengevaluasi provinsi. Kalau untuk kabupaten/kota kan tugas gubernurnya. Harus dipastikan kalau itu akan dianggarkan oleh masing-masing daerah," jawab Mardiasmo.

"Kalau yang menjadi tanggung jawab anggaran pusat misalnya, pendataan, ini kan secara nasional, misalnnya nanti akan melalui Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, anggaran untuk keamanan, lalu untuk pelaksnaaan pelantikan serentak, itu akan dianggarkan nasional," tambahnya. (jor/dnu)