"Baru dia saja. Sejauh ini belum ada pejabat atau kepala daerah yang dilaporkan ke kami," ujar Kabag Humas BNN, Kombes Slamet Pribadi di kantor BNN, Selasa (15/3/2016).
Agar kasus seperti ini tidak terulang kata Slamet BNN akan melakukan gerakan masif dalam langkah pencegahan. Salah satunya dengan melakukan tes urine secara acak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lalu apakah pernah BNN mendapati penolakan tes urine baik dari pejabat atau kepala daerah?
"Sejauh ini kita belum menemui ada penolakan," pungkasnya. (edo/dnu)










































