Pimpinan KPK Kaget Dengar Cerita Wakil Walikota Sorong Tak Pernah Lihat APBD

Nur Khafifah - detikNews
Selasa, 15 Mar 2016 14:35 WIB
Laode M. Syarif (Foto: Dikhy Sasra)
Jakarta - Komisioner KPK Laode M Syarif belum lama ini mengunjungi Kota Sorong, Papua Barat. Laode mengaku kaget dengan sistem kepemimpinan di Kota Sorong karena wakil walikota di kota tersebut belum pernah melihat APBD sama sekali. Serius?

Dia menceritakan pertemuannya dengan Wakil Walikota Sorong, Pahimah Iskandar. Meskipun menjabat sebagai Wakil Walikota, Pahimah mengaku tak pernah melihat APBD di kota yang dipimpinnya.

"Jadi dia (Wakil Walikota Sorong) cuma sekali setahun lihat APBD. Waktu awal menjabat saja," kata Laode dalam Seminar Nasional Anti-Corruption and Democracy Outlook 2016 di Hotel Le Meridien, Jl Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2016).

Laode kemudian menanyakan bagaimana Pemda Sorong mengelola keuangan jika pimpinannya saja tak pernah memantau APBD. Dengan santai Pahimah menjawab bahwa pengelolaan keuangan hanya dipantau oleh Walikota Sorong, Lambert Jitmau. Lambert dan Pahimah menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota pada periode 2012 hingga 2017.

"Yang lihat APBD, Pak Walikota dan Ibu, istrinya, katanya. Rupanya istrinya ini Ketua DPRD Kota Sorong," kata Laode.

Istri Lambert Jitmau, Petronela Kambuaya memang menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Sorong.  "Lalu saya tanya, jadi kerjaan ibu apa kalau nggak pernah lihat APBD? Dia jawab, ya bertemu-bertemu (tamu) seperti sekarang ini," ucap Laode.

Dari jawaban tersebut, Laode mengaku tak heran jika masih banyak korupsi yang terjadi di kalangan Pemerintah Daerah. Dia juga mempertanyakan masyarakat sipil yang tidak berperan aktif menghidupkan demokrasi di Papua.

"Oleh karena itu perlu ada koalisi masyarakat sipil untuk perhatikan Papua. Bukan cuma Sorong," katanya.

Laode juga mengaku pernah dititipi pesan oleh Presiden Joko Widodo agar lebih memperhatikan Papua. Pesan tersebut disampaikan saat pimpinan KPK bertemu Presiden Jokowi di Istana membahas wacana revisi UU KPK.

"Waktu itu Pak Presiden titip beberapa hal salah satunya, tolong perhatikan Papua," ujarnya.

Mengenai kasus di Kota Sorong, Laode mengatakan, banyak juga kasus serupa yang terjadi di daerah lain, seperti Madura. Setelah menjabat selama 2 periode, mantan bupati Bangkalan Madura, Fuad Amin menyerahkan jabatannya kepada putranya Makhmud Ibnu Fuad. Tak lama kemudian, Fuad Amin ditangkap KPK karena kasus korupsi jual beli gas-alam. (kff/rvk)