Luhut: Saya Akan Kejar Ribuan Triliun Dana WNI yang Belum Bayar Pajak!

Jakarta - Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan geram dengan banyaknya warga khususnya pengusaha di Indonesia yang mengemplang pajak. Luhut menyebut ada ribuan dana pajak yang bisa dikejar untuk pemasukan negara.

"Banyak sekali manipulasi yang masih ada dalam data-data yang ada di PPATK. Kami sudah bekerja sama mencoba mengurai berapa dana yang belum membayar pajak di republik ini. Ribuan triliun dari data yang kami dapat belum bayar pajak," kata Luhut dalam paparan sebelum diskusi di kantor PPATK, Jl Ir Juanda, Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2016).

Diskusi itu membahas PP No 2/2016 tentang Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Hadir pimpinan PPATK dan seratusan undangan dari OJK, perbankan, perusahaan sekuritas dan lainnya.

Luhut menuturkan, PPATK kemudian membuat random sampling atas manipulasi pembayaran pajak tersebut. Hasilnya, ada pajak yang angkanya mencapai triliun rupiah, tapi hanya bayar Rp 2 miliar ke negara.

"Seperti kasus yang ada di Sulawesi Selatan dan banyak tempat lain. Dari PPATK membuat random ada 12 yang memiliki rekening mungkin 102 rekening dan seterusnya," papar Luhut.

"Karena itu buat kita makin jelas dan makin tajam, negeri ini memang harus dibuat efisien dan kita harus buat bangsa ini lebih disiplin," tegasnya.

Luhut menjelaskan bahwa sebagai Menko Polhukam dia akan mengejar para pelaku pengemplang pajak yang total nilainya ribuan triliun tersebut. Dana itu menurut Luhut seharusnya dipergunakan untuk pembangunan Indonesia.

"Saya dengan kewenangan saya, ketua koordinasi dalam tindak pidana pencucian uang, akan melakukan semua upaya untuk mengejar siapa saja yang mengelak dalam pembayaran pajak dan melakukan pencucian uang," ujar Luhut dengan nada tinggi.

"Itu sebabnya saya sangat gencar dorong pelaksaan tax amnesty, supaya tax amnesty bisa selesaikan perkara lalu dan kita maju ke depan. Dan ke depan kita buat tindakan-tindakan yang tegas, terukur buat orang yang tidak patuhi peraturan perundang-undangan yang ada!" tegasnya jenderal purnawirawan TNI itu. (miq/hri)