.webp)
Mendagri Tjahjo ingin meminta kejelasan status dari Bupati Nofiadi untuk menentukan langkah apakah akan menonaktifkan bupati yang baru menjabat satu bulan itu atau tidak.
"Kami sudah meminta biro hukum kami Pak Sigit untuk segera koordinasi dengan BNN. Kami minta satu data hasil tes urine bagaimana, apa ditahan atau tidak, sebagai dasar bahwa segera akan saya nonaktifkan," kata Tjahjo kepada wartawan di Hotel SwissBell, Jl Kartini Raya No 57 Mangga Besar, Jakarta Barat, Selasa (15/3/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Tjahjo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah mengetahui dan menaruh perhatian serius atas tertangkapnya seorang kepala daerah dalam kasus narkoba. Presiden memerintahkan Mendagri melakukan diskresi sesuai kewenangannya.
"Saya sudah ditelepon oleh Pak Buwas juga dan Bapak Presiden menaruh perhatian serius, kemarin sore telepon ke saya, dicek kebenarannya, ada diskresi Mendagri yang harus dilakukan," kata Tjahjo.
Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi diciduk BNN karena mengonsumsi narkoba pada Minggu, 13 Maret 2016 malam. Dia merupakan kepala daerah yang diusung PDIP, Golkar, Hanura, PPP, dan PKS.
Nofiadi ditangkap saat satu bulan setelah dilantik memimpin Ogan Ilir, salah satu kabupaten di Sumatera Selatan yang jaraknya 31 km dari Palembang. Kepala BNN Komen Budi Waseso menyebut bahwa Nofiadi adalah pemain lama yang sudah diintai.
Buwas tak mau menggunakan istilah korban bagi Nofi. Menurutnya, bupati yang baru dilantik sebulan lalu itu tidak layak direhabilitasi. Sebab Nofi adalah penentu kebijakan. Seharusnya memberi contoh yang baik.
"Yang seperti ini tidak benar dan tidak menutup kemungkinan hal Ini yang dilakukan oleh pengedar untuk menutupi kejahatannya. Kita tidak asal asalan mengatasi masalah ini. Kita sikapi dan lanjutkan dengan penegakkan hukum," paparnya.
(erd/nrl)
