Tolak Revisi UU KPK, SBY: PD Dapat Dukungan Maha Kuat Dari Rakyat

Salatiga -
Partai Demokrat (PD) menolak usulan revisi UU KPK meski akhirnya pemerintah dan DPR sepakat menunda membahasnya. Sikap PD itu disebut mendapat respons positif dari masyarakat Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono saat memberi arahan kepada pimpinan DPC Salatiga dan sekitarnya. Para kader daerah ini diminta ikut menyuarakan sikap partai tentang pentingnya peran KPK hingga ke ranting paling bawah.

"Kita tidak ingin pemberantasan korupsi melemah, kita tidak ingin pemberantasan korupsi tidak lagi menjujung asas tanpa pandang bulu. Kita tidak ingin KPK jadi tidak independen lagi dan kita jelas menolak revisi UU KPK," ungkap SBY di Salatiga, Senin (14/3/2016) malam.

"Dan itu mendapat dukungan yang maha kuat dari seluruh rakyat yang seharusnya saudara ikut merayakannya, ikut menggelorakannya," sambungnya.

SBY mengakui bahwa isu korupsi lah yang membuat partai berlambang Mercy itu kehilangan pamornya. Namun dengan sikap tegas Demokrat terhadap pemberantasan korupsi, disebut suami Ani Yudhoyono ini, akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia.

"Kita dulu menurun drastis karena dicap Demokrat adalah partai yang kadernya paling banyak melakukan korupsi. Padahal tidak, saya punya datanya. Kita digempur selama dua tahun lebih," ucap SBY.

Demokrat mengaku tidak takut dengan segala macam tantangan yang harus diterimanya dalam pemenangan Pemilu 2019 mendatang. SBY yakin bahwa kepercayaan publik akan segera terpulihkan karena sikap tegas PD terhadap rencana revisi UU KPK.

"Sekarang ketika kita berdiri di depan meberitahu rakyat Demokrat tidak lupa ada kader yang terlibat korupsi sebagaimana Partai politik yang lain, tapi kita tidak pernah punya pikiran untuk mengontrol KPK, memporak-porandakan KPK, membuat KPK tidak independen," tegas jenderal purnawirawan itu.

"Katakan dengan lantang, ketika kita kalah akibat itu, tolong sampaikan justru sebaliknya. Pandai-pandailah mengangkat isu politik yang itu memang benar," tambah SBY.

Meski tidak memiliki perwakilan di Kabinet Kerja Presiden Jokowi, menurut SBY bukan berarti Demokrat tidak dapat menampung dan menyuarakan aspirasi rakyat. Termasuk soal revisi UU nomor 40 tahun 2002 itu.

"Tidak memiliki perwakilan di kabinet tapi tetap saja kontribusi kita untuk negara tidak akan berhenti. Kita bisa melalui kader PD yang mengemban tugas di eksekutif sebagai gubernur, bupati dan wali kota," tuturnya.

"Maupun di unsur legislatif baik di DPR RI maupun DPRD, yang tetap mengemban tugas untuk rakyat kita. Untuk itu kita tidak boleh kendor, harus tetap bekerja secara intensif, dengan sungguh-sungguh. Kita ingin berhasil di pilkada serentak 2017 dan 2018 serta pemilu 2019. Untuk itu kita harus berjuang," pungkas SBY. (elz/dhn)