Saat berbincang dengan detikcom di Mikiki Mal, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong, Minggu (13/4/2016), Chalief menyatakan dirinya masih mendapat laporan adanya pungutan liar yang menimpa wisatawan dari Hong Kong. Itu merupakan salah satu kendala dalam pelayanan wisatawan di Indonesia.
"Kendala yang saya maksud adalah perlakuan di dalam negeri, masih terjadi pungutan yang memberatkan mereka (wisatawan asal Hong Kong)," kata Chalief.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Padahal mereka (warga negara Tiongkong) sudah bebas visa untuk masuk ke Indonesia," kata Chalief.
Chalief berharap pihak terkait di Indonesia bisa menertibkan bandara sekaligus menghapus pungutan liar. Dia melanjutkan, bila Indonesia ingin menjual destinasi wisata dengan lebih maksimal, maka semua syarat fasilitas, kenyamanan, dan keamanan juga harus dipastikan.
Selain pasar wisatawan umum, ceruk pasar wisatawan kelas atas (high end) juga potensial untuk digarap. Untuk melayani turis kelas atas, ketersediaan bandara yang memadai adalah syarat yang penting. Biasanya, mereka gemar berwisata dengan kapal pesiar sampai Raja Ampat Papua atau Bunaken Sulawesi Utara.
Ketersediaan bandara yang memadai untuk ini belum ada di Papua. Ini menjadi kendala fasilitas pariwisata kelas 'high end' di Indonesia.
"Masukan kami, bila kita ingin menjual destinasi maka kita harus siap CIQ (Custom Immigration Quarantine). Itu syarat bandara untuk menjadi bandara internasional. Di Papua belum ada. Mau ke Raja Ampat saja hub-nya harus dari Makassar," kata Chalief. (dnu/dhn)











































