Agung Laksono: Jangan Ada yang Celometan Merusak Islah Golkar!

Jakarta - Ketum Golkar Munas Ancol Agung Laksono mengaku tak tahu menahu soal pendaftaran pengurus baru Golkar Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie ke Kemenkum HAM. Agung juga menegaskan dirinya tak pernah menyetujui tawaran jadi Waketum Golkar.

"Jadi saya nggak tahu menahu itu ada DPP ngirim surat baru ke Menkum HAM memasukkan nama pengurus baru termasuk memasukkan nama saya jadi Waketum," kata Agung dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (14/3/2016).

Agung mengakui memang ada pembicaraan antara dirinya dengan Aburizal Bakrie , Idrus Marham, dan petinggi Golkar Bali lainnya. Ada kesepakatan soal rekonsiliasi dan munas, namun tak ada pembicaraan soal struktur baru apalagi penempatan dirinya jadi Waketum.

"Berbekal pada kesepakatan saya, Pak Ical , dan Pak Jusuf Kalla bahwa untuk menyelesaikan konflik itu dilakukan islah melalui munas. Itu kesepakatannya. Kalau ada keputusan MA dengan saat ini Bali, artinya Bali mengakomodir teman-teman Ancol saya kira itu dasarnya," katanya.

"Kalau itu semangatnya saya ya sepakat bahwa kita kan mencari jalan terbaik untuk bisa bersatu kembali. Tetapi belum sampai duduk bersama menempatkan si A di sini si B di sini, bahwa sudah diajukan ke Menkum HAM, saya tidak tahu menahu itu," imbuh agung.

Menurut Agung tidak ada keputusan yang diambil begitu saja tanpa rapat bersama. Dia tak pernah membahas hal ini dengan Aburizal Bakrie sebelumnya.

"Jadi sebaiknya kita jangan celemotan lah, jangan sampai ini terdistorsi dan merusak rencana islah. Kalau membuat keterangan harus ada adanya, bukan slonang-slonong nggak jelas. Semua ada aturannya," kata Agung yang meyakini Munas Golkar akan terlaksana sebelum puasa tahun ini.

Elite Golkar Yorrys Raweyai mengatakan bahwa susunan kepengurusan Golkar yang baru sudah diserahkan ke Kemenkum HAM. Ketum Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono dapat posisi Waketum.

"Sudah diserahkan minggu lalu, harapannya SK keluar minggu ini. Idrus Marham dan Nurdin Halid yang menyusun," kata Yorrys saat dihubungi, Senin (14/3/2016).

Dia menuturkan bahwa susunan kepengurusan pada intinya harus rekonsiliatif dan berkeadilan. Dengan demikian, pengurus yang tadinya kubu Ancol dimasukkan ke susunan pengurus terbaru.

"Agung sebagai waketum," ujarnya.

Bila Kemenkum HAM sudah menerbitkan SK atas dasar susunan kepengurusan yang baru itu, maka persiapan Munas akan lebih lancar. Yorrys pun menjamin Munas tetap diadakan.

"SK itu berlaku 6 bulan. Tidak bisa sampai 2019," ucap Yorrys. (van/tor)