Luhut: Pejabat Jangan Lalai Tangani Karhutla, Kalau Mau Dicopot Silakan Saja

Jakarta - Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di tahun 2015 menjadi pelajaran pahit bagi pemerintah. Tak mau peristiwa terulang lagi, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan dirinya akan memantau langsung seluruh pimpinan daerah terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan.

"Saya dari Polhukam dan sebagai ketua penanggulangan masalah ini akan dari waktu ke waktu telepon anda dan kirim orang ke lapangan. Pak gubernur, kapolda, pangdam, akan saya telepon terus," tegas Luhut dalam Rapat Koordinasi Restorasi Gambut dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kantor Kementerian LHK, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (14/3/2016).

"Ini kepentingan kita bersama," sambung Luhut.

Luhut juga mengatakan, perusahaan-perusahaan di daerah, yang wilayah kerjanya menyentuh kawasan rawan kebakaran juga harus siap bertanggung jawab. Dia juga meminta masyarakat kritis untuk mengawasi wilayahnya agar terhindar dari kebakaran.

"Perusahan-perusahaan yang enggak benar itu ditegur. Jangan hanya karena saudara. Jangan hanya karena diberi minum. Kalau diberi minum, ambil saja. Kalau libas, ya libas saja," kata Luhut.

Luhut juga mengatakan, akan ada reward and punishment bagi pimpinan TNI dan Polri yang ada di wilayah tersebut terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan. Jika pimpinan TNI dan Polri di wilayah tersebut dianggap lalai, maka sanksi tegas akan diberikan.

"Arahan presiden terkait kebakaran hutan ini penting dan tidak main-main. Jadi jangan ada yang coba-coba. Kalau ada yang coba mau dicopot ya silakan saja. Jangan lalai atau melalaikan diri dalam melaksanakan tugasnya. Saya minta kepada gubernur, bupati dan lain-lain juga perhatikan ini," tegas Luhut.

"Konservasi lahan gambut adalah kata kunci untuk menghindari kebakaran ini," tambahnya. (jor/hri)