Kominfo Terima Surat dari Menhub, Minta Aplikasi Uber dan Grab Diblokir

Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) per hari ini menerima surat dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menutup aplikasi Grab dan Uber. Penutupan itu menyusul belum adanya aturan yang memungkinkan penerapan angkutan berbasis teknologi online.

"Tadi ketemu Pak Barata Humas Kementerian Perhubungan membawa copy surat yang ditandatangani Menteri Perhubungan perihal permohonan pemblokiran aplikasi Uber dan Grab," ucap Kepala Pusat Informasi dan Humas Kominfo Ismail Cawidu.

Hal itu disampaikan Ismail kepada wartawan di kantor Sekretariat Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (14/3/2016). Ismail sudah melaporkan adanya surat tersebut ke Mensesneg Pratikno.

Menurut Ismail, surat itu menunggu disposisi dari Menkominfo Rudiantara yang siang ini masih rapat di komisi I DPR. Nantinya surat itu akan dikaji oleh panel di Kementerian Komunikasi dan Informasi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasil panel, bisa merekomendasikan untuk langsung memblokir aplikasi yang diminta Kemenhub, atau bisa juga hasil kajiannya tidak mengiyakan untuk memblokir.

"Dalam suratnya jelas (angkutan online) melanggar UU pasal sekian-sekian. Rekomendasi (panel) bisa blokir dan tidak," ujarnya soal alasan penutupan aplikasi dalam surat tersebut.

Lalu mengapa tidak disebutkan permintaan untuk menutup juga aplikasi Go-Jek dalam surat Kemenhub tersebut?

"Saya nggak tahu, tanya Menhub," jawab Ismail.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub JA Barata pun mengakui bahwa pihaknya surat mengeluarkan surat rekomendasi pemblokiran Uber dan GrabCar tersebut.

"Kita sudah mengirimkan ke Menkominfo Rudiantara. Intinya kita minta bahwa aplikasi untuk Uber dan GrabCar diblokir karena dalam menjalankan usaha di bidang transportasi tak sesuai dengan perundang-perundangan yang berlaku di Indonesia," tegasnya kepada detikcom, Senin (14/5/2016).