Benarkah Ade Komarudin Ingkar Janji?

Jakarta - Golkar panas menjelang munas. Satu 'peluru' lagi ditembakkan untuk caketum Golkar Ade Komarudin oleh lawan-lawannya. Dokumen janji tak akan jadi caketum Golkar pria yang akrab disapa Akom itu diumbar. Benarkah dia sekarang ingkar janji?

Di kalangan wartawan, beredar dokumen surat pernyataan yang ditandatangani Ade Komarudin sebagai yang membuat pernyataan dan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai pihak yang mengetahui. Dokumen yang beredar ini fotokopian, namun jelas terpampang ada materai di bawah tanda tangan Akom.

Ada tiga poin isi surat pernyataan itu. Pertama, Akom berjanji tak akan ikut memprakarsai pelaksanaan munas Golkar hingga 2019 nanti. Kedua, Akom berjanji tak akan maju sebagai caketum Golkar hingga tahun 2019 nanti. Ketiga, Akom akan berkonsentrasi penuh menjalankan tugas sebagai Ketua DPR.

Bocornya dokumen ini ke publik membuat geger internal Golkar. Sebab, artinya, isu Akom sudah membuat janji tak akan maju jadi caketum Golkar makin mendekati kebenaran.


Soal isu janji Akom tak akan jadi caketum Golkar itu pernah ramai dibahas awal bulan Maret ini. Akom sudah menepis isu itu, bahkan mendeklarasikan diri sebagai caketum Golkar pada Jumat (11/3) lalu. Apakah Akom ingkar janji?

Menurut Bambang Soesatyo, tim sukses Akom, surat pernyataan yang beredar itu palsu. Dia yakin Akom tak pernah meneken pernyataan tak akan maju jadi caketum Golkar.

"Surat perjanjian yang menyebut bila Akom tak akan maju jadi calon ketua umum Partai Golkar sudah diedarkan oleh kelompok tertentu ke seluruh daerah. Padahal surat perjanjian tersebut diragukan keasliannya," ujar Bambang.

Bambang menuturkan dia ikut dalam rapat yang membahas penunjukan Akom sebagai ketua DPR pengganti Setya Novanto. Dalam rapat itu, kata Bambang, tak ada pembahasan Akom tak boleh maju menjadi caketum Golkar. Memang ada perjanjian yang dibuat DPP Golkar dengan Akom, tapi bukan larangan jadi caketum Golkar.

"Jadi perjanjiannya adalah Akom tak boleh mendorong terjadinya munas atau munaslub karena sedang dalam proses hukum di Mahkamah Agung (MA)," tutur Ketua Komisi III DPR ini.

Menurut Bambang, ada yang mengubah surat perjanjian antara Akom dan DPP Golkar. Poin soal janji tak akan jadi caketum Golkar diyakininya sebagai susupan.

"Menurut saya, yang merekayasa surat itu juga bodoh sekali. Saya menduga oknum tersebut mungkin ingin mengunci Akom pada poin 2, tapi keliru. Coba simak: Akom tidak boleh maju sampai dengan berakhirnya kepengurusan Munas Bali 2019. Lalu bukankah kalau besok munas terjadi, maka otomatis Munas Bali juga berakhir? Jadi, apa yang salah? Aneh juga kalau surat itu kemudian dijadikan alat untuk mengganjal Akom. Semakin dekat munas, rupanya makin banyak orang yang stress, hehehe," pungkas Bambang.

Akom sendiri belum bicara soal beredarnya surat itu. (tor/nrl)