"Karena kemarin Golkar atau PPP ada konflik, saya tahu sampai tinggal berapa jam (pendaftaran) pun maih ramai siapa yang akan diusung," ungkap SBY di Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (11/3/2016) malam.
Permasalahan di internal Golkar dan PPP disebut SBY disebabkan karena adanya intervensi dari pemerintah. Ini terkait dengan adanya sejumlah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menkum HAM Yasonna Laoly.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau saya mau egois, memetik keuntungan, (harusnya) bisa senang, tapi secara moral itu tidak patut. bertentangan dengan etika dan moral politik. Tapi ini pelajaran berharga. Ada nilai-nilai demokrasi," sambung Presiden RI ke-6 itu.
SBY menyampaikan harapannya agar baik Golkar dan PPP bisa segera kondusif. Juga agar dualisme kepengurusan partai bisa segera terselesaikan. Ia juga meminta pemerintah tidak turut campur.
"Teman-teman di Golkar dan PPP saya doakan bisa cari solusi yang terbaik. Logikanya tidak bisa dipaksakan oleh siapapun. Harus muncul dari internal sendiri. Pemerintah hanya jadi fasilitator. Itu pandangan saya," jelas SBY.
Suami Ani Yudhoyono ini mengatakan dirinya tidak ingin berpihak terhadap salah satu kubu. Baik dari kubu Aburizal Bakrie (Ical) atau kubu Agung Laksono untuk Golkar, dan kubu Djan Faridz atau kubu Romahurmuziy (Romi) untuk PPP. Sebab, kata SBY, empat orang itu sama-sama teman atau kolega dirinya.
"Saya tidak akan berpihak. Kalau kemarin di Golkar ada kubu A dan B. saya tidak boleh walaupun semua teman-teman saya. Saya tidak mungkin take side tapi mendoakan agar segera selesai sehingga pada Pilkada 2018 kita bisa bersaing dan berkompetisi kembali," tuturnya.
SBY ingin dalam pesta demokrasi daerah, partai yang ia pimpin bisa bertarung dengan lawan yang memiliki kekuatan penuh. Konflik internal Golkar dan PPP memang berdampak hingga daerah karena dualisme kepengurusan juga terjadi hingga tingkat cabang.
"Apakah kita bangga menang dengan lawan yang tidak siap berkompetisi. Ayolah, berkali-berkali saya katakan, ini negara-negara kita sendiri. Akal sehat itu universal. Milik semua bangsa, tatanan dan sistem," ucap SBY.
"Saya punya keyakinan pemimpin kita, presiden Jokowi juga mestinya menghendaki demokrasinya hidup, kedaulatan partai dihormati. Pemerintah jadi fasilitator. Negara memberikan ruang sehingga ada fairness yang disebut fairplay pilkada 2017 dan nanti pemilu 2019," tutup jenderal purnawirawan TNI itu. (ear/tor)











































