Cerita Bupati Banyuwangi Soal Dua Kali Pilkada Tanpa Mahar di PDIP

Jakarta - Jelang pilkada serentak 2017, ramai dibahas soal mahar untuk parpol. Ada kesaksian dari Bupati Banyuwangi Azwar Anas yang mengaku tak pernah diminta duit oleh parpol pengusungnya di Pilbup Banyuwangi 2010 dan 2015.

Di Pilbup Banyuwangi 2010, Anas diusung oleh PDIP dan PKB. 5 Tahun kemudian, dia hanya diusung oleh PDIP, sedangkan PKB mengajukan calon lain.

"Pengalaman saya mengikuti dua kali Pilkada pada 2010 dan 2015 yang diusung oleh PDIP, sama sekali tidak ada mahar atau uang yang harus dibayarkan ke partai. Secara resmi maupun tidak resmi, dua kali ikut pilkada ini saya tidak pernah dimintai mahar oleh PDIP," ujar Anas saat dihubungi, Sabtu (12/3/2016).

Pembahasan soal mahar untuk parpol ramai dibahas dan dikait-kaitkan dengan pencalonan independen Gubernur DKI incumbent Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Anas mengatakan, berdasarkan pengalamannya dua kali ikut pilkada, tak pernah dimintai mahar oleh PDIP. Justru, dia menambahkan, PDIP malah membantunya, salah satunya untuk saksi di TPS-TPS.

"Untuk saksi, sama sekali tidak ada biaya. Malah PDIP menyiapkan kader-kadernya untuk menjadi saksi di setiap TPS. Ini saya alami betul dan pasti dialami oleh kandidat lain," jelasnya.

Anas menambahkan, PDIP juga menggembleng kader-kadernya secara mandiri sebagai saksi. Anas bahkan sempat melihat langsung pelatihan mandiri bagi saksi-saksi PDIP di pilkada Banyuwangi.

Dengan pengalamannya itu, Anas menyatakan biayanya memenangi pilkada Banyuwangi relatif murah, karena tidak keluar uang mahar dan biaya saksi.

"Saya hanya diminta mengunjungi pelatihan itu untuk menyampaikan visi-misi dan program kerja. Ini sangat membantu mewujudkan politik biaya murah, karena salah satu komponen paling mahal dalam pilkada adalah untuk para saksi," ujarnya.

(tor/rjo)