"Ya harus (disiplin), intinya semua orang harus disiplin lah. jangan ada yang tidak disiplin. Nanti kacau kabinet ini, kalau seenaknya," ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (10/3/2016).
"Sama misalnya dengan namamu kau tambah-tambah sembarangan, jadi namamu lain, tidak sesuai KTP bagaimana," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nanti Menteri Mesehatan jadi Menkes dan Pencegahan Penyakit. Atau Menteri Perhubungan jadi Menteri Perhubungan dan Kereta Api. Kan gimana itu kalau semua menteri bebas-bebas itu," terangnya.
Perubahan nomenklatur juga akan membuat masalah baru dengan pihak legislatif, semisal soal anggaran.
"Imbasnya itukan kalau misalnya itu resmi kan bisa masalah dengan DPR, misalnya dengan anggaran," terangnya.
JK mengatakan kementerian bisa saja diubah tetapi melewati peraturan hukum seperti lewat peraturan presiden (perpres).
"Sudahlah itu semua harus ditaati," kata JK. (fiq/tor)











































