.webp)
"Yang menawarkan Heru ke Pak Jokowi itu aku kok," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (9/3/2016).
Awalnya, 2013, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Jokowi dan Wagub Ahok sedang merencanakan normalisasi Waduk Pluit guna mengatasi banjir. Mereka berdua mencari tahu siapa yang mengerti permasalahan ini secara mendalam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Heru diminta Ahok menjelaskan bagaimana cara menertibkan Waduk Pluit. Saat Heru mulai menjelaskan kepada Ahok, Ahok kemudian menghentikan Heru untuk tak lagi panjang lebar berbicara di depannya. Heru lebih baik menjelaskan langsung di depan Jokowi.
"Setelah Heru ketemu Pak Jokowi, Pak Jokowi keluar dan bilang sama saya, 'Eh, ini orang bagus. Kita tarik dia ke sini, jangan ke Jakarta Utara. Bantu kita saja," kata Ahok.
Heru yang semula menjabat Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara lantas dilantik menjadi Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH dan KLN) DKI Jakarta.
"Kalau Pak Jokowi blusukan mau ke mana, itu Pak Heru yang mengatur. Ya termasuk penghubung saya juga," kata Ahok.
Sementara itu, Waduk Pluit masih harus terus ditertibkan. Hingga saat itu, masih Heru orang yang paling mengerti perkaranya. Jokowi lantas menunjuk Heru sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Namun tak lama berselang, Heru pindah jabatan lagi menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD).
"Saya naik jadi Gubernur (2014), Pak Heru menjadi Kepala BPKAD," kata Ahok.
Waktu berlalu, isu birokrasi internal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berubah menjadi isu bursa calon di Pemilu Gubernur DKI 2017. Ahok yang tak menemui kepastian soal harapannya berduet lagi dengan Djarot Saiful Hidayat (Wagub DKI dari PDIP), kemudian memutuskan menggaet Heru sebagai bakal calon wakil gubernurnya. Itu pun setelah kelompok pendukungnya, Teman Ahok, bermusyawarah dengan Ahok. Ahok juga sempat menyampaikan ke Jokowi.
"Saya bilang ke Pak Jokowi, kalau saya mau angkat PNS, ada beberapa PNS bisa saya angkat sebagai Wakil saya. Salah satunya Sekda (Saefullah) misalnya. Bisa juga Deputi Gubernur, dari PTSP, bisa juga salah satu Wali Kota, bisa Pak Heru. Tapi dari pertimbangan macam-macam, saya berpikir yang paling aman ya Pak Heru," tutur Ahok.
Kenapa Heru? Kenapa bukan Saefullah yang merupakan Sekretaris Daerah DKI? Ahok memilih Heru karena tak ingin mengambil risiko. Saefullah terlalu berisiko dipilih sebagai Wagub. Soalnya, Saefullah sempat disebut-sebut dalam ujaran-ujaran pelik soal kasus dugaan korupsi pengadaan UPS.
"Misal contoh Pak Saefullah. Kalau tuduhannya Pak Lasro Marbun (dulu Kepala Inspektorat DKI) benar, repot, soal UPS. Kan Lasro bilang Pak Sekda tahu. Repot dong. Kalau dari sisi aman, soal massa, ya pilih Pak Sekda Saefullah dong. Dia Tokoh Betawi, juga kaya, tapi kan masalah," kata Ahok. (dnu/aws)
