Disowani Dubes Italia, Ketua MPR Bicara Toleransi Beragama di Indonesia

Jakarta - Duta Besar Italia untuk Indonesia, Vittorio Sandalli, berkunjung ke MPR RI. Kedatangan Sandalli disambut oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Pertemuan dilangsungkan di ruang kerja Ketua MPR di Lantai 9 Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/3/2016). Keduanya membahas hubungan bilateral Indonesia dan Italia.

"Kita berharap dengan ditugaskan yang mulia sebagai duta besar di Indonesia bisa meningkatkan hubungan kerja sama dalam bidang ekonomi, budaya, politik, dan bidang lainnya," kata Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam siaran pers MPR.

Dipaparkan Zulkifli Hasan kepada Sandalli, setelah MPR melakukan amandemen konstitusi, sistem keparlemenan di Indonesia terdiri atas MPR, DPR, dan DPD. Tugas MPR adalah menjaga konstitusi, melakukan amandemen bila diperlukan, melantik dan memberhentikan Presiden serta menjaga keberagaman.
 
"Bangsa ini sudah 70 tahun sepakat menjadikan keberagaman sebagai konsensus, sebagai landasan bangsa dan negara. Dari landasan ini, maka siapapun dengan latar apapun, baik agama, etnis, dan bahasa, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Inilah tugas MPR untuk menjaganya," papar Zulkifli.

Ketum PAN ini mengatakan meski bangsa ini mayoritas penduduknya beragama Islam namun bangsa ini bisa melaksanakan demokrasi dengan baik. Dia kembali mengambil Ahok sebagai contoh. Ahok yang beragama Katolik bisa menjadi Gubernur Jakarta yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di Nusa Tenggara Timur, Ketua DPRD-nya beragama Islam meski penduduknya di sana mayoritas beragama Katolik.

"Di Indonesia tempat ibadah, misal gereja bisa berdampingan dengan masjid. Meski di Indonesia terdiri dari berbagai ragam perbedaan namun umat Islam tetap toleran. Kami memiliki Bhinneka Tunggal Ika," tambahnya.
 
Meski demikian Zulkifli Hasan mengakui masih ada beberapa masalah terkait dengan suku dan agama. Masalah-masalah itu menjadi tugas semua elemen bangsa untuk memperbaiki. Indonesia dikemukakan kepada Sandalli merupakan daerah yang luas dengan jumlah penduduk yang banyak.

"Kami tak memberi toleransi kepada terorisme, radikalisme, dan gerakan intoleransi," ujarnya.
 
Zulkifli Hasan mengatakan kepada Sandelli bahwa konstitusi bangsa Indonesia sangat menghargai masalah kemanusiaan dan HAM. MPR sering mengundang parlemen-parlemen di Eropa untuk datang ke Indonesia. Parlemen-parlemen itu diajak untuk melihat langsung sikap toleransi dan menghargai perbedaan itu ada.

"Sehingga mereka mengenal Indonesia dalam arti sesungguhnya dan mengabarkan perdamaian di Indonesia kepada masyarakat Eropa," ujarnya.

Dengan bukti Indonesia yang penuh toleransi itu menunjukkan bahwa Muslim di Indonesia berbeda dengan Muslim yang ada di Timur Tengah. "Banyak yang menyamakan Muslim di Indonesia dengan di Timur Tengah," ungkapnya.
 
Obrolan kemudian bergeser seputar penyelenggaraan KTT OKI di Indonesia. Dengan KTT itu diharapkan negara-negara Arab bisa belajar pada Indonesia. Model demokrasi di Indonesia diharapkan bisa menjadi model bagi negara-negara di Timur Tengah sehingga mereka bisa melaksanakan demokrasi dengan baik, minimal bisa menyelesaikan masalah perselisihan di antara mereka.
 
Dengan KTT itu bangsa ini mengatakan bahwa kita menghormati kedaulatan masing-masing negara, bangsa ini mendukung kemerdekaan setiap bangsa. Bangsa ini tak ingin ada campur pada urusan negara lain.

"Indonesia anti terhadap segala bentuk penjajahan. Indonesia memiliki sejarah panjang terhadap masalah penjajahan. Kemerdekaan adalah hak setiap bangsa," ujarnya.


(van/tor)