Ketua Tim 7 Bappilu Partai NasDem Engartiasto Lukita mengatakan, pihaknya menyadari proses pilkada mulai pencalonan sampai dengan pemenangan memerlukan biaya yang tak sedikit. Enggar mengatakan antimahar politik ini sesuai dengan sikap NasDem yang mendukung revisi UU Pilkada, yang menutup ruang-ruang dalam melakukan politik transaksional, termasuk politik uang dalam kontestasinya, ataupun politik uang dalam proses pencalonannya yang belum diatur oleh UU Pilkada.
"Sama dengan 2015, kami tetap menyatakan ini sebagai politik tanpa mahar. Tidak boleh ada kutipan seluruh tingkatan yang dilakukan struktur partai ataupun kader partai. Proses (pendaftaran/penjaringan) ini tidak dikutip biaya untuk mereka bertemu dengan kami," kata Enggar saat jumpa pers di Kantor DPP Partai NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (7/3/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Diapun tidak usah bawa materai, karena materainya pun kami siapkan. Siapa pun yang terbukti melakukan kutipan itu akan kami pecat. Jadi tidak ada satu sen pun dikutip dari proses ini. Kami menegaskan, ini adalah politik tanpa mahar," tegas Enggar.
"Kita selalu menyatakan bahwa kita mau bersih, menuntut pemerintahan yang bersih, tapi itu hanya retorika jika kita tidak melakukan atau mengambil langkah yang menunjang untuk itu. Jika dia harus membayar, maka kita harus menolerir dan menghitungkan pengembalian dana yang dikeluarkan. Atau kata lain kami mengambil posisi konsisten dengan apa yang diucapkan," tambah Enggar. (rjo/tor)











































