17 Wali Kota Tandatangani MoU Plastik Berbayar, 23 Kota Siap Ikuti

Jakarta - Sebanyak 17 wali kota menandatangani nota kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) untuk melaksanakan sosialisasi dan uji coba penerapan kantong plastik berbayar pada usaha ritel modern. Uji coba penerapan diet kantong plastik ini akan diikuti 23 wilayah di Sulawesi pada bulan Juni 2016 mendatang.

"Komitmen bersama tersebut ditandatangani juga oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia(APRINDO) dan disaksikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga," ujar Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Novizal dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Minggu (6/3/2016).

Acara ini digelar di Gedung Celebes Convention Center Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (5/3). 17 kota yang menandatangani MoU tersebut adalah Ambon, Balikpapan, Banjarmasin, Bogor, Kendari, Makassar, Malang, Medan, Tangerang, Tangerang Selatan, Banda Aceh, Bandung, Depok, Jayapura, Pekanbaru, Semarang dan Surabaya. Uji coba gelombang kedua selanjutnya akan diikuti oleh 23 Kabupaten/Kota se-Sulawesi.

"Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan kebijakan kantong plastik berbayar yang diujicobakan di 23 kota hingga bulan Juni 2016. Kebijakan tersebut diambil mengingat persoalan sampah khususnya sampah plastik di Indonesia terhitung serius. Plastik merupakan bahan yang tidak mudah terurai secara alami sehingga mencemari dan merusak ekosistem tanah dan air. Sampah plastik juga menjadi salah satu penyebab tersumbatnya aliran sungai, menghambat transportasi laut karena sering melilit propeller kapal, bahkan mencemari ekosistem laut dalam bentuk micro plastic yang mengganggu kehidupan biota laut," sambung Novrizal.
 

Dok. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyampaikan kegiatan tersebut merupakan komitmen bersama untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan sosialisi penerapan kantong plastik berbayar.

Menteri Siti juga mengajak masyarakat unutk lebih bijak dalam berbelanja dengan membawa kantong plastik sendiri sebagai gaya hidup ramah lingkungan.

"Ini upaya mengurangi kantong plastik, siapa yang memberi beban pada lingkungan dia harus membayar. Kebijakan ini berlaku di 31 negara di Eropa, 18 negara di Afrika, 7 negara di Amerika dengan 132 kota di Amerika Serikat, 12 kota di Australia, dan 14 negara di Asia," kata dia.

Pada acara ini Menteri Siti dan Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga meluncurkan program Integrasi Bank Sampah dengan Kampung UKM Lingkungan Hidup Digital. Bank sampah adalah sebuah gerakan pengelolaan sampah berbasis budaya karena didalamnya terdapat proses pemilahan sampah dan berujung pada memberikan hasil yang bernilai ekonomi.

"Pertumbuhan bank sampah di Indonesia cukup pesat. Pada Desember 2014 tercatat 2.880 bank sampah di seluruh Indonesia dimana 110 unit bank sampah terdapat di Makassar. Pada November 2015 sebanyak 3.900 bank sampah dan di Makassar hampir 300 unit. Melalui integrasi ini, bank sampah ditingkatkan menjadi UKM Lingkungan Hidup Digital," jelas Siti. (fdn/fdn)