Deponeering Samad-BW yang Redakan Kegaduhan Penegak Hukum

Jakarta - Dua mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto (BW), ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian saat masih menjabat di KPK. Samad diduga tersangkut kasus pemalsuan dokumen, sedangkan BW terkait kesaksian palsu di persidangan.

Meski belum pernah terbukti, beberapa pihak menyebut penetapan tersangka atas keduanya berbau kriminalisasi. Apalagi penetapan itu dilakukan tak lama setelah KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka.

Sekitar setahun berlalu, akhirnya kasus keduanya resmi dikesampingkan (deponeering) oleh Jaksa Agung M Prasetyo. Mantan Komisioner KPK Indriyanto Seno Adji menilai deponeering tersebut dapat meredakan kegaduhan antar penegak hukum.

"Dengan adanya deponeering ini tentunya ada keredaan atas kegaduhan di antara lembaga penegak hukum. Sehingga ke depan diharapkan sinergitas penegakkan hukum terhadap pemberantasan korupsi akan menjadi lebih solid," tutur Indriyanto kepada detikcom, Sabtu (5/3/2016).

Indriyanto meyakini, KPK akan lebih diperkuat dengan adanya deponeering ini.  

"Apapun itu, menjadi kendala KPK sebagai kelembagaan, penegakkan hukum oleh KPK tetap berjalan dan sekarang dengan adanya deponeering akan lebih memperkuat kelembagaan KPK dalam pemberantasan korupsi," ujar dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu.

Salah seorang anggota Koalisi Masyarakat Antikorupsi, Julius Ibrani, menganggap saat ini pimpinan KPK masih rentan akan ancaman kriminalisasi. Meski begitu, ia berharap komisioner KPK yang sekarang dapat lebih berani dan tak setengah-setengah dalam memberantas korupsi.

"Geliat dari pimpinan KPK yang sekarang sudah mulai terlihat, beberapa operasi tangkap tangan berhasil menangkap dan menyeret anggota DPR, jadi saya harap KPK jangan takut-takut dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka jika memang bukti yang dikumpulkan sudah mencukupi," kata Julius, Jumat (4/3).

(rna/miq)