Din Syamsuddin Anggap UU Soal LGBT Belum Dibutuhkan Saat ini

Jakarta - Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang makin marak membuat munculnya wacana ada UU yang mengatur soal LGBT. Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin menilai hal itu belum dibutuhkan saat ini.

"Saya kira masih perlu waktu, jangan pendekatan kita legalisasi, formalisasi, lalu ada UU, sudah selesai. Seperti ada fatwa lalu selesai," kata Din di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (4/3/2016).

Hal ini disampaikan dalam seminar 'Fatwa MUI atau Undang-undang, Perlukah Payung Hukum Penolakan LGBT?' yang diadakan oleh Fraksi Hanura. Seminar ini juga dihadiri oleh tokoh KWI Romo Benny Susetyo, Komisioner Komnas HAM Imadudin Rahmat, dan Sekjen Hanura Berliana Kartakusumah.

MUI sendiri memang sudah pernah mengeluarkan fatwa soal lesbian, gay, pencabulan, dan sodomi pada Desember 2014 silam. Di fatwa tersebut, ada rekomendasi agar DPR dan pemerintah menyusun UU soal hal ini.

Tetapi, Din menilai masih ada upaya nasional yang bisa dilakukan sebelum akhirnya harus menerbitkan UU. Dialog dan upaya persuasif harus diutamakan.

"Perlukah UU? Menurut saya perlu, tapi tidak perlu sekarang. Kalau ada cara non UU, menurut saya ada. Lewat dialog, advokasi," ujar mantan Ketua PP Muhammadiyah ini.

Din menyebut LGBT sebagai suatu penyimpangan seksual yang muncul di tengah jalan, bukan dari lahir. Dia meyakini hal ini bisa disembuhkan sehingga LGBT tidak boleh dimusuhi.

"Saya imbau umat Islam, memang ada fatwa, tapi tak perlu dibenci, dicaci maki, dimusuhi. Kita harus ulurkan tangan," ungkap Din. (imk/Hbb)