Ketua DPP Golkar hasil Munas Riau, Ahmadi Noor Supit mendengar bahwa Ical sudah pasti akan menyelenggarakan Munas. Itu sesuai hasil Rapimnas.
"Yang jadi persoalan tinggal ini munaslub atau munas? Kalau munaslub, berarti penyelenggaranya Munas Bali. Sekarang kan ada putusan MA untuk Bali meski belum ada pengesahan. Atau munas, yaitu penyelenggaranya Munas Riau, karena selama ini yang berlaku Riau," kata Supit di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (4/3/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau munaslub, dia bisa menentukan sepenuhnya, apa saja. Kalau munas, tentu harus bersama-sama untuk perbincangkan apa kira-kita yang harus disepakati," ungkap Waketum Golkar hasil Munas Bali ini.
Jika yang diselenggarakan adalah Munaslub, tentu pengurus hasil Munas Riau akan merasa tidak adil. Suara suara kekecewaan ini dikhawatirkan bisa berujung pada konflik lagi.
"Kalau bali yang dilaksanakan, banyak pihak tidak terlibat dan kemudian merasa tidak puas, protes, lalu bisa mendirikan partai baru atau kembali lagi membuat hal sama (ajang tandingan) dan membuat masalah baru lagi," beber Supit.
Yang harus diingat, kepengurusan hasil Munas Bali tetap harus menunggu pengesahan dari Menkum HAM sebelum bisa berjalan normal. Menkum HAM Yasonna Laoly sebelumnya sudah menyampaikan kekecewaan atas putusan ini.
Penyelenggaraan Munaslub oleh pengurus Munas Bali diprediksi juga akan berpengaruh ke pencalonan kader yang ingin jadi ketum. Supit melihat akan ada calon-calon yang diuntungkan dari apapun keputusan yang dipilih Ical.
"Kalau versi Bali, calonnya akan lain, subyektifitas lain. Sedangan kalau Riau, adil. Subjektivitas ketum akan sangat menonjol (kalau munaslub)," ujarnya. (tor/van)











































