.webp)
"Terkait hal itu kami belum menerima putusannya dan menyangkut pengelolaan atau pengoperasian Bandara Udara Halim Perdanakusuma, Lion Air Group akan bekerjasama dengan Badan Usaha Bandara Udara (BUBU) seperti Angkasa Pura II atau yang lainnya dan kami tidak ada keinginan untuk mengambil alih", ujar Presiden Direktur Lion Air Group, Edward Sirait dalam rilis yang diterima, Kamis (3/3/2016) malam.
Edward menambahkan bahwa keinginan dan harapan PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS) atau Lion Air Group adalah untuk mengembangkan atau meningkatkan kapasitas bandara dan mengadakan perbaikan fasilitas dan sarana pendukung Bandara dan juga sarana penumpang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Senada dengan Lion Air, PT AP II yang dihubungi hari ini melalui Corporate Secretary Agus Haryadi mengatakan pihaknya dan Lion Air Group akan bekerja sama mengelola Bandara Halim. PT ATS akan bertindak sebagai investor.
"Konsep besarnya, pengelola Halim tetap dikelola oleh AP II. Lalu, apa dampak setelah upaya hukum luar biasa diputuskan MA? Kami akan bekerja sama, PT ATS ini bertindak selaku investor. Halim masih sangat mungkin dikembangkan, sementara eksisting itu banyak investasi di situ. Nanti hasil pengembangan itu kita bagi, sesuai share yang kami tanamkan di situ," jelas Agus kala dihubungi detikcom, Jumat (4/3/2016).
Kedua, PT AP II mensyaratkan kerja sama adalah juga membagi slot atau porsi penerbangan di Bandara Halim dengan proporsional, tak cuma Lion Air namun juga beberapa maskapai lain yang sudah ada di sana.
"Terkait dengan penumpang, ini penumpang tidak boleh dirugikan, Bandara Halim tetap beroperasi normal seperti biasa. Tidak ada yang dibatalkan atau dikurangi, tetap seperti biasa," imbuhnya.
Agus menambahkan baik Lion Air dan PT AP II tetap menghormati putusan MA. Kerja sama yang akan dijalin PT AP II dan Lion Air Group nanti tinggal dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman.
"Dengan Lion Air, pembicaraan sudah kami rintis jauh hari mulai berbicara bagaimana konsep pengelolaan ke depan. Tinggal tuangkan saja dalam bentuk MoU dan perjanjian yang lebih konkret. Posisi ini sudah diketahui oleh Kemenhub dan BUMN, mereka support untuk penyelesaian masalah ini," tutup Agus.
Halaman 2 dari 1
