.webp)
"BNN statusnya pejabat Eselon I di bawah presiden tapi kewenangannya setara dengan Dirjen. Jadi kesulitannya kita tidak bisa langsung koordinasi dengan menteri walau kita harus bekerja dengan permasalahan itu," ungkap Budi Waseso di Gedung BNN, Jl MT Haryono, Jaktim, Jumat (4/3/2016).
Disebutkan pria yang akrab dipanggil Buwas ini, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar semua kementerian dan lembaga negara bekerja bersama-sama dalam memerangi narkoba. Dengan BNN sebagai koordinatornya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jenderal bintang tiga ini pun bercerita bahwa Menkum HAM Yasonna Laoly sempat kurang percaya bahwa peredaran narkoba banyak dikendalikan dari lapas. Sampai akhirnya ketika didampingi BNN, Yasonna melihat langsung di lapas bahwa ada banyak narkoba di sana.
"Tadinya Menkum HAM agak miris kita mau serang lapas, mungkin dipikirnya BNN mengada-ada. Tapi akhirnya beliau melihat sendiri, turun langsung ke lapas. Barang ada di sana bebas lepas. Ini tidak boleh dibiarkan. Maka Presiden bilang harus bersinergi, semua harus terlibat. Sekarang dari beberapa kementerian, termasuk TNI/Polri membersihkan dari dalam dulu," jelas Buwas.
"Dari 60 jaringan narkoba dikendalikan dari 22 lapas. Dan hampir semua lapas tempat peredaran narkoba. Di Sidoarjo kita mengungkap satu kiriman sabu dan dikendalikan dari Lapas Salemba dan Cirebon," tambah dia.
Pembersihan di internal kementerian dan lembaga disebut Buwas merupakan komitmen bersama. Di BNN sendiri seluruh pegawai sudah menandatangani pakta integritas dengan perjanjian siapapun yang terlibat narkoba pasti akan dipecat. Mulai dari pimpinan hingga tingkat bawah sekalipun.
"Tapi masih sulit koordinasi dengan kementerian untuk pemberantasan narkoba. Seolah-olah itu kan pekerjaannya BNN dan Polri titik. Makanya kita banyak program-program pencegahan. Kita masuk ke Kemenko PMK dan Kemendikbud. Kita harapkan pencegahan agar bisa masuk kurikulum," tutur eks Kabareskrim itu.
Kepala BNN juga curhat mengenai keterbatasan lain dari lembaga tersebut. Yakni menyangkut soal kekurangan SDM, sarana dan prasarana, termasuk soal gedung. BNN disebut Buwas belum memiliki gedung sendiri dan kantor saat ini menggunakan aset Polri yang sudah sering diminta untuk dikembalikan.
"Kita sudah pakai 10 tahun. Dari Polri sudah ada surat untuk dikembalikan tapi karena kebaikan Kapolri katanya silakan digunakan walau tetap diupayakan. Tapi dengan pak Presiden sudah dibahas untuk gedung, mudah-mudahan tahun ini terealisasi. Belum tahu pakai gedung mana atau gedung baru," beber Buwas.
"Belum lagi keterbatasan sarana prasaran. BNN pusat aja belum ada gedung, apalagi daerah, baru beberapa tempat. Teknologi kita juga terbatas. Jaringan Lapas sudah punya 4G, kita baru 2G," imbuhnya.
Kepada Zulkifli, Buwas mengaku selalu mengingatkan kepada jajarannya agar tidak pernah mengeluh dan tetap bekerja dalam mengabdi pada negara. Beruntung, katanya, ia memiliki anak buah yang profesional dan mau bekerja secara militan.
"Begitu kita bongkar di Jepara hampir lolos karena kurang prasana. Untung ada anggota saya usil dan militan. Anggota hampir frustasi karena sudah kejar berbulan-bulan telisik ribuan kontainer. Kita kekurangan teknologi, akhirnya dibongkar-bongkar sama anggota, ketemu 3 kontainer," kisah Buwas.
Sementara itu Zulkifli Hasan mengaku akan memperhatikan mengenai keterbatasan BNN ini. Ia berjanji MPR akan berupaya memperjuangkan agar status BNN ditingkatkan agar upaya pemberantasan narkoba lebih optimal lagi.
"BNN senjatanya kecil. Mau perang amunisinya kecil. Memang tidak berdaya kalau eselon satu. Karena mau ketemu kementerian, gubernur nggak bisa. Apalagi ngatur-ngatur," ucap Zulkifli.
"Saya kira BNN harus langsung, bisa setara dengan kementerian dan lembaga. Karena keberhasilannya sekarang separuh-separuh. Padahal kecepatan daya rusak narkoba cepat sekali," imbuh Ketum PAN tersebut.
Zulkifli hadir didampingi oleh dua wakilnya di MPR yakni E.E Mangindaan dan Hidayat Nur Wahid. Sejumlah pegawai MPR dan BNN pun turut mengikuti pemaparan Buwas terkait pemberantasan narkoba. (ear/Hbb)
