"Secara internal ini merupakan ujian yang nyata apakah proses rekonsiliasi yang selama ini masih diragukan berjalan serius atau tidak dari semua pihak, akan dapat dibuktikan pasca putusan MA itu," kata Wasekjen Golkar hasil Munas Riau, Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan, Jumat (4/3/2016).
Doli menilai putusan itu bisa dijadikan sebagai senjata oleh salah satu pihak. Proses rekonsiliasi Golkar yang sudah dirintis dengan jalan panjang bisa saja batal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Putusan MA atas hasil PN Jakut yang merupakan gugatan perdata itu dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah politik. Citra Golkar di masyarakat pun sebenarnya sudah membaik dengan proses rekonsiliasi ini.
"Apabila putusan MA itu bagi pihak yang diuntungkan dijadikan alat untuk menegasikan pihak lain dan menghentikan proses persiapan Munas yang sedang berlangsung, yang artinya bisa 'membuka' babak baru konflik, maka Golkar benar-benar akan bisa jadi tinggal sejarah seperti Dinosaurus yang sering disebut orang," beber Doli.
Sejumlah kader Golkar memang meyakini Ketum Golkar Aburizal Bakrie akan tetap menyelenggarakan Munas. Tetapi, suara permintaan pembatalan itu sudah muncul.
Ketua DPD I Sultra Ridwan Bae berpendapat keluarnya putusan MA sudah menguatkan posisi Munas Bali. Dia menolak penyelenggaraan munas dan mengajak kubu yang berseteru menghindari kegaduhan.
"Kalau keinginan pribadi saya minta untuk disetop nanti di 2019 nanti dia berjalan. Di sisi lain kita melakukan langkah-langkah kita mendukung mereka," kata Ridwan di Cibubur, Rabu (2/3/2016).
(imk/van)











































