Komisi I DPR Khawatir Kelompok LGBT Bentuk Ormas

Jakarta - Permasalahan LGBT masih menjadi sorotan parlemen. Komisi I DPR memiliki kekhawatiran tersendiri bahwa kelompok LGBT nantinya akan membentuk suatu organisasi masyarakat yang legal.

"Saya khawatir ini bisa jadi ada sekelompok orang yang ingin ada ormas gigolo. Sekarang kalau ini terkena anak-anak kita yang kesulitan ekonomi, ada peluang seperti itu," ujar Anggota Komisi I Supiadin Aries Saputra.

Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja bersama Menkominfo Rudiantara dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (3/2/2016). Supiadin melihat sudah ada tren saat ini yang mengarah ke sana.

"Mereka bisa saja mikir apa salahnya? Cuma setengah jam dapat uang. Trennya ke sana. Ini harus antisipasi. Maka harus dilarang. Sepanjang ini perseorangan silakan itu hak. Tapi yang mau melegalkan itu yang masalah," ujarnya.

Sejumlah kelompok LGBT memang muncul dengan isu meminta legalitas dari pemerintah. Ini yang dikhawatirkan terjadi di kemudian hari.

"Nanti jangan-jangan datang ke Depdagri minta dibuatkan ormas. Jika sampai keinginan pemerintah untuk melindungi mereka, celaka 12. Perlu diantisipasi karena trennya merusak generasi muda. Yang bahaya itu jadi ada transaksi seks, jadi motifnya ekonomi dan merusak bangsa," kata Supiadin.

Keprihatinan yang sama juga muncul dari anggota Komisi I Djoko Udjianto. Ia meminta jaminan negara untuk melindungi orang dengan orientasi seksual normal agar tidak tertular LGBT. Sebab menurutnya perilaku LGBT bisa dipengaruhi oleh lingkungan.

Kemudian Djoko juga menceritakan mengenai fenomena transaksi seksual sejenis. Seorang temannya melakukan survei dan menemukan hasil yang cukup mengejutkan.

"Dari survei di lapangan ditemukan yang jadi korban anak SMA di Jakarta yang kurang mampu. Harus menebus ijazah tidak ada uang. Lalu ada agen mendatangi, untuk melunasi tapi harus melayani," tutur Djoko.

"Bahkan ada tempat transaksinya. Mereka dipanggil kucing atau peliharannya," tambah politisi PDIP itu.

Sementara itu Menkominfo Rudiantara menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan pencegahan konten negatif yang ada di internet. Sementara untuk lembaga penyiaran KPI yang melakukan kontrol.

"Bagaimana kami address, memberikan treatment itu ada di menteri. Sejak tahun lalu Kominfo bentuk panel untuk masalah konten SARA, pornografi, narkoba, perlindungan anak," ucap Rudiantara.

"Kemudian panel yang bahas aduan masyarakat kami aktif searching situs. Situs porno sudah jadi industri sendiri. Kami menangkap search enginenya, ada itu lebih mudah karena masih ada yang lolos. Kita block seratus, keluar dua ratus," tutupnya. (elz/hri)