DPR Harus Pelopori Tunda Pembangunan Gedung Baru

Jakarta - Presiden Jokowi melanjutkan moratorium pembangunan gedung baru untuk lembaga Negara. Ketua MPR Zulkifli Hasan mendukung kebijakan Presiden.

"Soal gedung DPR kita sama pandangannya dengan Presiden Jokowi," kata Zulkifli kepada wartawan, Kamis (3/3/2016).

Zulkifli meminta DPR menunda, bahkan membatalkan rencana pembangunan gedung baru. Sebagai wakil rakyat, DPR harus bisa memahami perasaan rakyat yang tak ingin pejabat negaranya menghambur-hamburkan uang di saat sulit.

"Sebagai cerminan wakil rakyat, yang perasaannya tidak berbeda dengan perasaan rakyat, maka sebaiknya DPR mempelopori menunda pembangunan gedungnya di tengah situasi ekonomi dunia yang sulit," ujar Ketum PAN ini.

Zulkifli mengatakan DPR selayaknya mendukung Pemerintah membuat penyesuaian anggaran. DPR harus bisa mengambil sikap yang mewakili rasa keadilan masyarakat.

"Ketua MPR berharap DPR menjadi pelopor mewujudkan rasa keadilan masyarakat," tuturnya.

Seperti diketahui DPR memiliki 7 mega proyek, yaitu pembangunan alun-alun demokrasi, pembangunan museum dan perpustakaan, pembangunan jalan untuk tamu dan publik, perluasan basement untuk visitor center, pembangunan ruangan pusat penelitian dan sistem pendukung, penambahan ruang anggota dan alat kelengkapan, serta pembangunan dan integrasi kawasan.

7 Mega proyek itu menuai banyak protes. Menanggapi protes tersebut, akhirnya DPR hanya fokus pada 3 proyek, yang nilainya tetap fantastis. Estimasi anggaran tertinggi untuk pembangunan 3 dari 7 proyek DPR adalah sebesar Rp 2,08 triliun, yang dananya diambil dari APBN. Di APBN 2016, DPR sudah mendapat anggaran sebesar Rp 570 miliar untuk memulai proyek ini.

Dengan adanya aturan moratorium, proyek itu bisa jadi batal, atau paling tidak tertunda. Selain PAN, dua fraksi lain di DPR, PDIP dan PPP, setuju proyek itu dibatalkan. (tor/van)