"Kalau Presiden sih kemarin jelas ya, perbedaan pendapat itu sah-sah saja, sangat diakomodir. Tapi ruangnya kan bukan di ruang publik, tapi di ratas dan menteri itu tegas itu kalau enggak salah harus satu visi dengan Presiden," ujar Johan Budi di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (3/3/2016).
Suasana rapat kabinet, kata Johan, berlangsung amat dinamis dan membuka ruang lebar untuk menyampaikan pendapat. Tentu saja setiap masukan yang dilontarkan harus berdasarkan data akurat.
"Nah, ketika ruang diskusinya sudah selesai maka ketika keputusan presiden diambil itulah yang tidak lagi bisa diperdebatkan," sebut mantan Jubir KPK tersebur.
Johan menyebut ini bukan kali pertama Jokowi menegur menteri yang dianggap membuat gaduh. Tetapi kegaduhan ini kemudian dilakukan lagi sehingga membuat Jokowi tidak senang.
Kegaduhan yang disoroti kali ini adalah soal adanya keputusan yang disebut oleh seorang menteri dan mengatasnamakan Presiden. Padahal Presiden belum mengambil keputusan tersebut.
Sementara itu menteri lainnya memiliki pandangan berbeda, sehingga ada kesan terjadi gesekan di internal kabinet. Presiden pun akan melakukan evaluasi.
"Kemarin kan sudah saya sampaikan bahwa ini bagian dari evaluasi Presiden kepada pembantunya tapi kan evaluasi tak pada satu titik saja," kata Johan.
(bpn/fdn)











































