Ketua DPRD DKI: Segera Usut Kasus Sampah Kabel yang Bikin Mampet Got

Jakarta - Sekitar 60 meter kubik atau setara dengan 17 truk sampah pembungkus kabel diangkut dari gorong-gorong di kawasan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi pun geram dengan adanya penemuan sampah yang dinilainya tak lazim ini.

Prasetyo menilai, gunungan sampah pembungkus kabel ini akibat tidak tertibnya pengerjaan utilitas yang dikerjakan di dalam gorong-gorong.

"Ini sebetulnya yang harus dilaporkan, yang harus diperiksa yang masang-masang kabel. Saya tidak melihat ini sebagai bentuk sabotase, tapi lebih kepada ketidakdispilinan orang yang mengerjakan proyek utilitas yang memakai fasilitas saluran air," kata Prasetyo saat berbincang dengan detikcom, Kamis (3/3/2016).

Prasetyo menduga, para pekerja proyek utiltas tersebut tidak membuang sampah bungkusan kabel pada tempatnya. Akibatnya, puluhan kubik pembungkus kabel dibiarkan begitu saja di dalam gorong-gorong tanpa memikirkan dampaknya.

"Saya menduga ini karena tidak tertibnya pengerjaan utilitas yang tidak memikirkan dampaknya. Kerjaannya main tinggal saja," katanya. Prasetyo sendiri mengaku telah melihat lokasi dan pengangkutan sampah pembungkus kabel tersebut.

"Contoh lainnya saat pengerjaan utilitas, aspal harus dibongkar untuk menanam kabel. Setelah itu hanya ditutup kembali atau diaspal lagi, namun  tidak rapi. Ujung-ujungnya kan pemborosan lagi, anggaran lagi untuk memperbaiki," tambahnya.



Untuk itu dia meminta agar pihak kepolisian segera memeriksa pemborong atau kontraktor proyek pengerjaan utilitas di kawasan tersebut. Kasus ini menurutnya harus segera diusut.

"Pemborong proyek harus segera diperiksa dan ditindak tegas jika terbukti bersalah. Ini Supaya ada efek jera, supaya kasus serupa tidak terulang dan pengerjaan proyek utilitas bisa dikerjakan dengan lebih bijaksana," katanya.

ke depan, lanjut Prasetyo, pengerjaan proyek utilitas bisa dilakukan di lokasi yang khusus, tidak bersinggungan langsung dengan saluran air atau gorong-gorong. "Utilitas harus punya fasilitas sendiri, jangan pakai fasilitas yang ada. Selain itu, izin dan pengawasan harus dilakukan lebih ketat," kata politisi PDIP ini.

(jor/dra)