SDA Inisiasi Bentuk Majelis Islah PPP

Jakarta - Ketua Umum DPP PPP Muktamar Bandung Suryadharma Ali (SDA) menginisiasi pembentukan Majelis Islah untuk proses rekonsiliasi partai berlambang Kabah itu. Majelis islah ini dibentuk sebagai tindak lanjut surat keputusan Menteri Hukum dan HAM yang memperpanjang kepengurusan PPP Muktamar Bandung.

Ketua DPP Muktamar Bandung Epyardi Asda mengatakan pembentukan majelis islah ini sebagai bentuk perumusan upaya konkrit untuk islah.

"Berdasarkan keputusan Pak Suryadharma Ali selaku Ketua Umum Muktamar Bandung, beliau menginstruksikan surat pembentukan Majelis Islah PPP. Ini dilakukan karena beliau (SDA, red) legowo terima SK Menkumham," kata Epyardi di kantor DPP PPP, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (2/3/2016).

Epyardi menerangkan sikap SDA ini mengacu SK Menkumham nomor M.HH-03.AH.11.01 tahun 2016 yang memperpanjang kepengurusan Muktamar Bandung. SDA meminta ada Majelis Islah yang terdiri dari Muktamar Bandung, Muktamar Jakarta, dan Muktamar Surabaya.

"Dalam surat itu, beliau meminta kepada Ketua Umum Muktamar Jakarta, Ketua Umum Muktamar Surabaya mengirimkan maksimum 5 orang untuk bersama kami rumuskan langkah islah," tutur Epyardi.

Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, hanya kepengurusan Muktamar Bandung dan Muktamar Jakarta yang mengirimkan kadernya masuk ke Majelis Islah.

Dari tiga kali permintaan, kepengurusan Muktamar Surabaya pimpinan Romahurmuzy belum menyetorkan susunan nama ke Majelis Islah.

"Majelis Islah ini padahal sudah diketahui Menkum Yasonna Laoly. Tapi, pihak Muktamar Surabaya dari tiga kali tak juga merespon. Pertama 25 Februari, kedua 29 Februari, dan terakhir ketiga itu 1 Maret. Tak ada nama yang disetorkan," tuturnya.

Meski sampai batas waktu yang ditunggu, pihak Muktamar Surabaya belum menyerahkan nama, Epyardi menekankan masih memberikan kesempatan. Sejauh ini, upaya komunikasi dengan elite Muktamar Surabaya seperti Emron Pangkapi sampai Romahurmuzy sudah dilakukan.

Ia berharap pihak Muktamar Surabaya bisa merespon mengingat Majelis Islah bersifat adhoc dan punya masa kerja hanya 30 hari.

"Terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan ini. Jumat pekan ini kami sudah mulai rapat di DPP, jadi nanti ada yang terus berkomunikasi dengan pihak Muktamar Surabaya," tuturnya.

Adapun dalam surat keputusan DPP PPP nomor: 004/KPTS/MB.VII/03/2016 per tanggal 2 Maret  susunan personalia Majelis Islah PPP terdapat nama
Suryadharma Ali selaku Ketua. Namun, karena SDA masih dalam proses hukuman, maka Epyardi selaku Ketua Pelaksana Harian.

Selain Epyardi, empat nama dari Muktamar Jakarta adalah Humphrey Djemat, Nukman Abdul Hakim, Wardatul Asriah, Fernita Darwis. Sementara, lima nama dari Muktamar Bandung ada Habil Marati, Djafar Alkatiri, Syahrial Agamas, Ratieh Sanggarwaty, Wafi Maemoen Zubair.

(hty/erd)