BNPB Siapkan Insentif Rp 100 Juta Bagi Desa yang Bisa Cegah Kebakaran Hutan

Jakarta - Demi mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi kembali, pemerintah membuat beberapa terobosan. Salah satunya yaitu pengembangan sistem insentif atau pemberian program pembangunan senilai 100 juta.

"Contoh insentif yang akan diberikan yaitu 100 juta bagi desa rawan kebakaran yang tidak terjadi kebakaran lagi, 50 juta bagi desa yang terbakar tapi mampu memadamkan sendiri," tutur Kepala BNPB Willem Rampangilei saat jumpa pers di Gedung BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Rabu (2/3/2016).

Selain itu, menurut Willem, jika ada desa yang terbakar dan dapat dipadamkan oleh pihak luar maka tidak mendapat insentif. Terlebih lagi jika ada desa yang terbakar dan menyebabkan bencana maka akan diberi bantuan, tapi tak ada insentif.

Adapun anggaran dana untuk mencegah karhutla sumber utamanya berasal dari daerah, swasta, dan hibah. Pemerintah pusat hanya akan memberikan pendampingan dan jika kurang akan menambalnya.

"Donor sudah ada dari world bank sebesar 12 US $ tahun ini," tutur Willem.

Pencegahan karhutla kali ini akan berbasis pemberdayaan masyarakat desa. Jadi masyarakat desa yang akan lebih berperan aktif karena BNPB mengakui kekurangan personel jika harus mengatasi bencana ini sendiri.

"Intinya penanggulangan bencana nasional dilakukan secara konsepsional dan bersama-sama. Nggak mungkin hanya dilakukan BNPB atau BNPBD. Harus dilakukan total football. Bagus, terarah, bersama, dan terukur di seluruh provinsi. Konsep pencegahan karhutla, kita rekrut yang rawan kebakaran, melibatkan masyarakat desa. Mereka jadi satu regu dan dilatih pemda TNI/Polri kemudian diberi alat," urai Willem.

Fakta bencana, kata Willem, mengganggu hasil pembangunan nasional yang berkelanjutan dari tiga dimensi. Pertama pertumbuhan ekonomi, merugikan luar biasa. Kebakaran hutan kemarin mencapai angka kerugian Rp 221 T. Dimensi kedua, pemerataan pembangunan. Ketiga kelestarian lingkungan.

Penggunaan anggaran dana itu sendiri untuk biaya operasional, logistik, dan pembelian alat-alat. Pemerintah pusat pun akan memberikan bantuan seperti helikopter untuk patroli.

"Karena luasnya lahan yang tidak bisa dilakukan patroli lewat darat. Kita sediakan helikopter," tutur Willem.

(fjp/fjp)