Bertemu Wapres JK, IKAPI Berharap Dewan Buku Nasional Dihidupkan Kembali

Jakarta - Pengurus Pusat Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) berharap Dewan Buku Nasional (DBN) kembali dihidupkan. Keberadaan DBN dianggap penting untuk merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan perbukuan.

"Dulu (DBN) pernah ada tapi dibekukan pada zaman pemerintahan SBY karena katanya waktu itu dianggapnya mandul. Tapi sebetulnya kalau kami menilai mandulnya karena berada di satu kementerian padahal kalau mengenai buku strategis, lintas kementerian," kata Ketua Umum Pengurus Pusat IKAPI, Rosidayati Rozalina, usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (2/3/2016).

Rosidayati mengatakan, DBN yang dulu dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 1999 dapat diaktifkan kembali dengan tugas di lintas kementerian terkait seperti Kemendikbud, Kemenag, Kemenristek Dikti termasuk Badan Ekonomi Kreatif.

"Jadi sebetulnya lintas kementerian sehingga kalau berada di satu kemeterian maka enggak bisa ngapa-ngapain dan memang jadi mandul dan tidak bermanfaat. Kita harap (DBN) ini bisa langsung di bawah presiden," imbuh dia.

IKAPI audiensi dengan Wapres JK (Ferdinan/detikcom)

Selain DBN, IKAPI dalam pertemuan dengan JK juga menyinggung Rancangan Undang-Undang Perbukuan. Menurut Rosidayati pihaknya sudah memberi masukan kepada Kemendikbud terkait RUU yang masuk dalam program legislasi nasional di DPR ini.

Selain itu pemerintah diharapkan IKAPI dapat mengeluarkan kebijakan untuk memajukan perbukuan di Indonesia. Sementara JK meminta agar para penerbit membenahi tata niaga pasokan buku agar bisa diterima seluruh masyarakat.

"Beliau (JK) mendorong untuk penerbit ini berkonsolidasi, introspeksi untuk bisa juga membenahi tata niaga buku supaya buku bisa tersebar ke pelosok dan mudah didapat dan bisa juga murah. Tata niaga itu PR kami harus kami buat semacam model yang mungkin bisa digunakan supaya toko buku itu hidup di daerah kemudian bisa berkembang dan buku bisa didapat," imbuh Rosidayati.

Mengenai daya beli buku, IKAPI menyebut buku yang diterbitkan dijual dengan harga yang masih terjangkau. Namun para penerbit diminta ikut membantu membangkitkan minat baca dengan menyusun buku yang menarik pembaca.

"Kalau soal mahal atau murah itu relatif, mungkin itu kembali minat bacanya. Kalau dilihat bukunya kurang menarik sehingga belum menjadi prioritas. Tapi kalau menurut saya, kalau mengenai murah tadi juga disinggung Pak Wapres, kita sudah murah. Kita bandingkan buku terbitan kita dengan terbitan luar negeri, masih lebih murah. Tapi mungkin masalahnya bukan hanya daya beli tapi mungkin minat baca dari masyarakat sendiri," ujar Rosidayati. (fdn/hri)