Kemenpan RB Jalin Kerjasama E-Government Dengan Korea

Jakarta - Pemerintah Indonesia dengan Republik Korea menjalin kerjasama dengan meresmikan pusat kerjasama e-goverment. Kerjasama ini sebagai upaya dukungan terhadap Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan dengan sistem yang lebih transparan, efisien, serta memiliki daya saing.

Dalam peresmian pusat kerjasama bertema 'The RI-ROK 3rd Joint Commite on E-Govertment Cooperation Center', hadir Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi. Di pihak Korea ada Menteri Dalam Negeri Hong Yun Sik.

"Penerapan e-government, membuat pemerintah selalu hadir menjalankan sistem yang bersih, transparan. Pemerintah terus berkomitmen sesuai program presiden sehingga bisa membuka partisipasi publik yang luas," kata Menteri Yuddy di gedung KemenPAN-RB, Jl Sudirman, Jakarta, Rabu (2/3/2016).



Dia menambahkan Korea merupakan negara peringkat pertama di dunia dalam penyelenggaraan e govermernt. Alasan ini yang membuat pemerintah Indonesia bisa belajar dari Korea. Apalagi di era globalisasi, e government menjadi upaya terbaik dalam menciptakan transparansi pemerintahan yang tertata.

"Karena Korea itu nomor 1. Nomor 2 Singapura, nomor 3 Australia. Kita ingin berguru langsung dari negara yang sudah paham e government," sebut Yuddy.

Dijelaskan Yuddy, setidaknya ada 3 manfaat yang bisa dirasakan bila menerapkan e-government yaitu data pemerintahan terdokumentasi lebih baik, lalu tata kelola pemerintahan lebih efisien sehingga penggunaan sumber daya manusia berkurang.

Kemudian, penyelenggaraan pelayanan publik bisa lebih transparan dan akuntabel.

"Penggunaan e government ini bermanfaat untuk birokrasi dalam pemerintahan. Bapak presiden Joko Widodo menginstruksikan sistem yang berbasis elektronik ini harus bisa secara luas di laksanakan tiga tahun ke depan," ujarnya.

Yuddy melanjutkan dalam praktiknya nanti, Kemenpan RB akan terus konsolidasi sistem e governtment di institusi lembaga pemerintahan. Sejauh ini, kata dia, pihaknya sudah punya strategi sosialisasi penerapan sistem e government.

"Tahun ini sudah mulai menkonsolidasikan agar menggunakan sistem e government. Bagaimana institusi pemerintahan mana yang melaksanakan, mana yang sudah baik, mana yang belum. Kita akan membuat model ini dengan standar nasional," tuturnya.

Adapun Menteri Dalam Negeri Korea, Hong Yun Sik berjanji akan terus membantu mendukung e government di Indonesia. Pihaknya menekankan siap mengirimkan sumber daya manusia untuk membantu penerapan sistem ini.

"Akan menyumbangkan peningkatan sumber daya manusia dan informasi untuk mendukung sistem e goverment. Ini akan baik hubungan antar dua negara," kata Hong.

Sementara, lokasi pusat kerjasama e goverment dua negara ini akan ditempatkan di lantai 4, kantor Kemenpan RB. Pengoperasian pusat kerjasama bakal berlangsung selama 3 tahun mulai 2016 sampai 2018.

Peresmian ini diselingi penandatanganan Annex dari nota kesepahaman (MoU) pembentukan dan pengoperasian pusat kerjasama e-goverment yang ditandatangani 24 Agustus 2015 lalu.

Latar belakang kerjasama penyelenggaraan pusat kerjasama ini dimulai saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 4 Desember 2006 dilakukan deklarasi antara Presiden RI dengan Presiden Republik Korea. Kemudian dilanjutkan berikutnya pada Juli 2013 dan Desember 2014 dengan kerjasama bidang reformasi dan birokrasi.

(hty/erd)