"Memang ke depan Partai Golkar ini akan memiliki tugas berat untuk meraih simpati publik. Kita harus merespons positif aspirasi dari rakyat. Saya kira memang itu (caketum bermasalah) akan menjadi beban politik Partai Golkar. Arah kita ke depan adalah bangkit merebut simpati, jangan sampai ada yang menghambat," kata Idrus kepada wartawan di sela silaturahmi dengan pengurus daerah Partai Golkar di The Sunan Hotel, Solo, Selasa (1/3/2016).
Namun Idrus yang saat ini masih menjabat Sekretaris Jenderal Golkar mengatakan bahwa semua pihak harus menghargai hak politik seseorang. Apalagi belum ada putusan hukum yang bersifat tetap alias inkraht.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya di hadapan para pengurus daerah Partai Golkar, Idrus juga mengritik para calon ketua umum yang memiliki syahwat kekuasaan. Figur seperti itu dinilainya tidak akan mampu membawa pada kemajuan dan soliditas partai. Menurut dia, pemimpin seperti itu akan dengan gampang menerima tawaran posisi yang dianggap menguntungkan pribadi meskipun orang itu masih menjabat ketua partai yang memiliki tanggung jawab sangat berat.
Pada kesempatan tersebut, Idrus juga menegaskan bahwa susunan pelaksana Munas adalah hasil kesepakatan tiga tokoh senior Partai Golkar, yaitu Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, dan Agung Laksono. Dalam kesepakatan tersebut disepakati bahwa pelaksana Munas kali ini didadasari dengan semangat rekonsiliatif, berkeadilan, bebas muatan dan akan berisi perdebatan konseptual untuk mengembalikan kebesaran Golkar.
"Itu adalah hasil kesepakatan untuk mengembalikan Golkar ke titik nol. Karena itu dipilih Ketua SC Nurdin Halid dari kubu Bali dan sekretarisnya Agun Gunanjar dari kubu Ancol. Ketua OC adalah Zainuddin Amali dengan sekretaris Erwin Aksa. Dengan komposisi ini tidak perlu dipermasalahkan. Siapa yang memperdebatkan justru layak dipertanyakan," kata dia.
(trw/erd)











































