"Golkar tentu tujuannya daerah-daerah itu ingin mengurus Golkar karena ingin mempunyai peran masa datang di bidang politik kekuasan. Karena itu, ketum Golkar harus bisa berkembang, punya program yang berpihak kepada rakyat. Karena itulah pimpinannya harus dipercaya dan tentu tidak punya masalah-masalah hukum, dapat dipercaya oleh rakyat dan tentu oleh pemerintah juga karena selalu ada hubungannya," kata JK di kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakpus, Senin (29/2/2016).
Selain itu, ketum baru juga harus punya rekam jejak bersih dari persoalan etika. Dengan latar belakang bersih, maka ke depan kepemimpinannya akan efektif alias tidak memilki potensi bermasalah secara hukum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasilnya, pengurus DPD I dan DPD II mengajukan tiga kriteria untuk bakal calon ketua umum Partai Golkar. Sama seperti keinginan JK, pengurus daerah ingin calon ketua umum tidak memiliki potensi masalah hukum di kemudian hari.
"Agar partai tidak terbebani di kemudian hari atau tidak menjadi beban partai di kemudian hari," kata Bambang Soestayo (Bamsoet) kepada wartawan, Selasa (1/3/2016).
Pengurus Golkar di daerah, kata Bamsoet, saat ini butuh figur yang bisa merangkul semua pihak. Mereka sudah lelah dengan konflik internal berkepanjangan.
Terakhir, pengurus daerah ingin calon ketua umum bisa diterima pemerintah sehingga tidak terulang lagi peristiwa kepengurusan Partai Golkar digantung selama satu tahun lebih.
Baik JK maupun Bamsoet tak menyebut identitas bakal caketum Golkar yang berpotensi masalah hukum di kemudian hari. Yang pasti saat ini sejumlah nama yang santer disebut akan maju bursa Caketum Golkar antara lain Ade Komarudin, Indra Bambang Utoyo,Idrus Marham, Setya Novanto, Airlangga Hartarto, dan Priyo Budi Santoso.
(erd/nrl)











































