Jakarta - Wakil Ketua MPR RI AM Fatwa memahami aksi demontrasi anti Malaysia di Indonesia berkaitan dengan krisis perbatasan di perairan Ambalat. Fatwa menilai langkah penyelesaian krisis perbatasan di Ambalat sebaiknya dengan jalan perundingan daripada melakukan konfrontasi dengan Malaysia."Jangan sampai sejarah masa lalu peristiwa Dwikora dan Komando Ganyang Malaysia di masa pemerintah Orde Lama terulang kembali," kata AM Fatwa kepada
detikcom di Jakarta, Sabtu (12/3/2005).Fatwa memberikan apresiasi yang sangat besar terhadap pemerintahan Presiden SBY yang mengambil langkah-langkah perundingan atau jalur diplomatik dalam menyelesaikan kasus Ambalat. "Konfrontasi tidak akan menyelesaikan masalah dan sangat mahal biayanya. Langkah yang terbaik adalah duduk kembali bersama mengukur wilayah sesuai naskah hukum laut internasional," katanya.Fatwa juga meminta kepada perusahaan yang terikat kontrak atau perjanjian yang akan melakukan eksplorasi di Ambalat, untuk mengkaji ulang atau membatalkan kontraknya sampai ada kejelasan status perbatasann itu. "Pemerintah juga harus memperhatikan pulau-pulau atau wiayah perbatasan yang rawan konflik regional," ungkapnya."Lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan merupakan pelajaran berharga bagi Indonesia. Hal itu terjadi akibat tidak adanya kepedulian pemerintah kita dalam menangani pulau tersebut," tandasnya.
(nrl/)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini