Sebelum memulai rapat, Yoyok mengatakan penghematan tersebut didasari atas adanya ketidak beresan data antara database PLN dan kewajiban membayar pemerintah daerah. Selama ini Pemkab Batang membayar Rp 1,2 miliar perbulan untuk listrik, namun menurutnya ada yang tidak relevan dengan voltagenya
"Bayar dan voltagenya harusnya sama. Sekarang pemda bayar tapi tidak ada ekuivalen sama voltage. Problemnya ternyata administrasi di PLN kemudian teknis," kata Yoyok kepada detikcom sebelum memulai rapat, Senin (29/2/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau dirasionalisasi dengan meterisasi, akan ada hemat di Kabupaten Batang 47,4%," tegas Yoyok.
Penghematan berikutnya yaitu dengan mengganti LPJU menggunakan LED yang lebih hemat. Penghematan bahkan bisa ditambah 60% dari biaya yang sudah berkurang dengan meterisasi.
"Kita patok 60% saja, itu sudah dahsyat. Itu hitungan minimal, bagaimana jika seluruh kabupaten se-Indonesia, bisa Rp 1,98 T per tahun, itu hitungan konservatif," terangnya.
"Di Yogyakarta bisa menghemat 48,4%, sudah jalan. Tapi itu dilakukan selama 15 tahun, pelan-pelan," timpal ahli kelistrikan, Permadi yang sudah melakukan riset tentang penghematan energi dan biaya di Kabupaten Batang.
Hal itu kemudian diterangkan di forum yang dihadiri oleh 9 perwakilan daerah di Pantura. Dalam forum tersebut ternyata daerah-daerah juga mengalami kondisi serupa. Di Banjarnegara ada lampu-lampu ilegal sehingga tagihan membengkak, sedangkan di Tegal tagihannya mencapai Rp 71 milyar per tahun untuk penerangan jalan umum saja.
Oleh karena itu Yoyok mengajak para pemimpin yang berkumpul tersebut untuk ikut dalam gerakan revolusi yang dilakukannya. Ia berencana akan menghadap ke PLN pusat. Menanggapi hal itu, Bupati Tegal yang akrab di sapa Ki Enthus menanggapi dengan tegas namun santai.
"Kapan mulai gerak? Saya diajak, saya langsung ayo kapan. Kemenangan Pandawa lawan Kurawa karena ada pihak Kurawa yang sedih, ini orangnya, orang yang peduli kita," kata ki Enthus sambil menunjuk Manager PT PLN Area Pekalongan, Joko Tri yang duduk di sebelah kanannya.
Joko mengaku mendukung langkah Bupati Batang dengan terobosannya itu. Ia mengatakan ada win win solution baik untuk PLN maupun Pemkab Batang. Untuk PLN, bisa menghemat daya 534.128 VA dengan nilai penghematan Rp 223.051.853, serta kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan LPJU atau listrik fasilitas umum. Sedangkan untuk Pemkab Batang, selain penghematan anggaran, juga bisa memenuhi kebutuhan LPJU di titik yang belum dipasangi.
"Dari rekonsiliasi dan rasionalissi tadi, maka kami punya kesempatan menjual listrik tidak hanya kepada pelanggan PJU yang belum terdaftar, tapi masyarakat yang lebih luas," katanya.
Yoyok juga menegaskan langkahnya itu tentu saja bakal menghadapi banyak rintangan, karena isu tersebut pernah berhembus tahun 2007 dan namun tidak bisa berlanjut. Namun dengan kegigihannya ia mengajak para pemimpin daerah untuk maju bersama dan membawa idenya itu ke Jakarta.
"Kalau pun cuma 2 (Yoyok dan Ki Enthus) plus 1 (Joko Tri), Rawerawe rantas malang-malang putung," tegas Yoyok kemudian melakukan high five dengan Ki Enthus di sebelahnya.
Di akhir rapat para perwakilan daerah diminta menandatangani MoU kesepahaman. Langkah berikutnya yaitu menentukan jadwal untuk ke Jakarta. Entah benar atau tidak, beberapa kali Yoyok menyebut Ki Enthus akan menjadi korlapnya.
"Kami sudah melakukan usaha ini sudah mau 3 tahun. Ini berbagi kebaikan dan akan membawa misi ini ke pemerintah pusat, ke PLN. Sehingga ada perbaikan antara PLN dan pemkot se Jateng dan seluruh Indonesia. Perbaikan masalah evisiensi energi," tegas Yoyok. (alg/imk)











































